Hilangkan Ketergantungan Dengan Malaysia

 Kapuas Hulu

Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (14/3) di Mapolres Kapuas Hulu

Kapuas Hulu,KRP.com – Kepala Polres (Kapolres) Kapuas Hulu, AKBP Imam Riyadi menekankan perlunya menghilangkan ketergantungan masyarakat perbatasan dengan barang-barang Malaysia. Sebab itu, dia menyarankan, perlunya dominasi barang-barang dalam negari di sektor pasar masyarakat perbatasan. Untuk merealisasikan dia mengajak untuk bersama-sama mencari solusinya. 

“Kita tidak bisa terus menindak pelanggaran yang ada (produk ilegal dari Malaysia), sementara itu kebutuhan masyarakat dan tidak ada produk dalam negari disekitar mereka. Maka dari itu perlu juga solusi lain, semoga itu bisa dihasilkan dari pertemuan Rakor ini,” tegasnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (14/3) di Mapolres Kapuas Hulu. 

Polres Kapuas Hulu menginisiasi agenda pertemuan ini. Kegiatan itu melibatkan Bupati AM Nasir, Wakil Bupati Antonius L Ain Pamero, jajaran Forkompinda, serta berbagai instansi di PLBN Nanga Badau, beberapa aggota DPRD dan kepala OPD Kapuas Hulu, perwakilan ormas, dan tokoh-tokoh agama dan masyarakat. 

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres mengungkapkan jika wilayah perbatasan perlu penanganan masalah. Untuk mengatasi permasalahan di perbatasan, semua pihak, menurut dia, harus satu persepsi. “Kita harus peduli, harus ada konsep pengamanan dan pembangunan untuk masyarakat di perbatasan. Mari kita rubah perbatasan jadi serambi negara, ” ucap Kapolres.

Diakui dia jika infrastruktur perbatasan sudah mulai bagus, tapi perlu perhatian lagi, khususnya pada sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat, dan bidang lain. “Mari kita hilangkan ego sektoral masing-masing, ini tidak akan habis permasalahan kalau terus begitu. Tapi kalau kita saling menutupi satu sama lain, saya yakin kemakmuran akan tercipta untuk masyarakat kita,” tegas Kapolres.

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir menuturkan, untuk memenuhi produk Indonesia bagi masyarakat perbatasan, butuh peran aktif dari pengusaha. Pengusaha di perbatasan, menurut dia, perlu juga sediakan kebutuhan pokok dari produk Indonesia. “Seperti halnya pemenuhan gula, harusnya gula Indonesia yang diutamakan. Kita jangan tergantung degan gula Malaysia, apalagi itu tidak bisa langsung dikonsumsi,” paparnya.

Diakui Bupati, kawasan perbatasan mempunyai masalah yang cukup kompleks, sementara Pemerintah Kabupaten terbatas pada kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. “Memang untuk infrastruktur sudah tidak ada masalah Putussibau – Badau, Gedung PLBN Badau, juga sudah bagus. Cuma ada masalah lain terkait arus barang, contonya mobil Indonesia sulit masuk ke Malaysia lewat PLBN Badau. Hal ini kami pernah bahas dengan pemerintah pusat dan pihak Malaysia,” ujarnya. 

Permasalahan lainnya, diungkapkan dia, masyarakat perbatasan RI-Malaysia di Kapuas Hulu pendapatannya rendah, sebab belum ada alternatif pendapatan lain. Nilai jual produk dan target pasar warga di sana, menurut dia, belum bernilai bagus di Malaysia, lantaran produk olahannya bukan produk jadi. Di sisi lain, dia menambahkakn, mata pencaharian masyarakat juga masih bergantung pada ladang yang sistemnya masih berpindah-pindah. 

Belum lagi keberadaan pintu lintas batas tradisional atau jalur tikus, yang menurut dia hadir dari faktor hubungan kekeluargaan antara masyarakat di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Hal ini juga, yang tak dipungkiri dia, memuculkan pedagangan ilegal. “Perdagangan ilegal tersebut muncul dilatar belakangi batasan biaya belanja warga perbatasan Indonesia ke Malaysia sejumlah  RM600 persatu orang. Terkadang belanja tersebut lebih dari jumlah itu karena satu orang belanja, yang nitip puluhan warga karena keterbatasan transportasi, sementara dari segi aturan itu tidak boleh,” ujarnya.

Adalagi masalah keterbatasan sarana aksesbilitas informasi di perbatasan, sehingga, diungkapkan dia, informasi itu lambat masuk ke masyarakat. Infrastruktur dasar di pedalaman juga, diakui dia, masih belum memadai. Belum lagi, dia menambahkan, pada masalah peningkatan ekonomi masyarakatnya, pemanfaatan potensi tambang terkendala karena titik potensi tambang ada di kawasan hutan lindung. “Saya berharap dari pertemuan ini hendaknya bisa menghasilkan sebuah rekomendasi untuk solusi permasalahan yang ada di Perbatasan,” timpal Bupati.

Bupati mengungkapkan, terlepas dari semua permasalahan yang ada di perbatasan, dirinya sangat mengapresiasi pihak PLBN, Libas, dan Polres serta pihak lain yang melakukan pengamanan di perbatasan. Sebab belakangan terakhir, dia menambahkan bagaimana minuman keras dan narkoba yang diselundupkan dari Malaysia bisa diamankan petugas penegak hukum. “Ini salah satu wujud nyata dalam mengatasi beberapa permasalahan yang ada, hasilnya pun positif bagi kita semua,” ucapnya.

Bupati terus berharap semua instansi di Kapuas Hulu dapat bekerja sama dengan baik, sehingga tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. “Kami juga mohon kalau ada persoalan harap ada koordinasi cepat dengan kami. Seperti terkait WNA jadi kami tahu dan bisa menjalani tugas kontrol sesuai tupoksi kami,” tuntasnya. (alif)

Author: 

Related Posts

Leave a Reply