Imigrasi Cek WNA di Bunut Hulu

 Kapuas Hulu

Kapuas Hulu,KRP.Com-Dengan melibatkan Tim Pemantauan Orang Asing (Timpora) Kapuas Hulu, Imigras Kelas III Putussibau melakukan pengecekan Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok yang ada di Kecamatan Bunut Hulu, Rabu (16/5). Pengawasan yang melibatkan Imigrasi Kelas III Putussibau bersama Polisi, TNI, Disnaker, BIN, BAIS tersebut mengecek surat menyurat WNA. 

Dalam operasi tersebut petugas mengecek paspor dan surat menyurat keberadaan WNA asal Tiongkok yang sebagai pekerja di salah satu perusahaan bidang tambang emas, diwilayah Kecamatan Bunut Hulu. 

Dios Dani Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau meminta kepada juru bicara WNA asal Tiongkok untuk menyampaikan kepada pihak perusahaan, jika izin kerjanya harus diperbaharui lagi ke dinas terkait, karena masa izin kerja sudah habis atau berakhir.

“Kalau tak diperpanjangkan dan terjadi apa-apa atau melakukan pekerjaan, sudah jelas akan kami tangkap diproses secara hukum, karena tidak ada izin kerja, sebab izin kerja saat ini sudah tak berlaku lagi, maka harus segera diperpanjangkan kembali,” ujarnya

Terkait izin tinggal para WNA asal Tiongkok tersebut jelas kata Dios, tidak ada persoalan karena masih berlaku, hanya saja izin kerja yang sudah habis, maka harus segera diperpanjang lagi. “Kita minta pihak perusahaan mengurus izin pekerja WNA yang sudah habis,” ucapnya. 

Ditambahkan Angga Adwantara Kasubsi Keimigrasian dan Pengawasan serta Penindakan Keimigrasian Imigrasi Kelas III Putussibau menjelaskan operasi yang digelar tersebut merupakan intruksi dari direktur jenderal imigrasian, terkait pelaksanaan operasi pengawasan keimigrasian rutin dan serentak di seluruh Indonesia.

“Operasi tersebut berlangsung dari tanggal 11-18 Mei 2018, dimana kami melibatkan Timpora seperti Polisi, TNI, Disnaker, BIN, BAIS,” ujarnya.

Angga mengatakan, untuk sasaran operasiyaitu ditempat-tempat yang diduga terdapat keberadaan dan kegiatan warga negara asing seperti, perusahaan bidang tambang, perkebunan, kelautan, dan termasuk pembangunan smelter, dan tempat perusahaan lainnya.

“Pastinya kita ingin setiap warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia, apakah bekerja atau sebaganya, tentu harus mengikuti peraturan atau perundang-undang yang berlaku,” katanya. 

Angga berharap, ada dukungan dari semua pihak, untuk sama-sama memantau dan melihat keberadaan orang asing di Kapuas Hulu. “Kita tak inggin ada terjadi hal yang merugikan semua pihak,” tuturnya. 

Mulyadi Perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan, sejak hari ini pekerja atau karyawan PT Borneo Mineral Mandiri (Perusahaan tambang emas) di Kecamatan Bunut Hulu, berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja tidak boleh melakukan operasi dilapangan.

“Mengapa tak boleh beroperasi karena masa izin kerja karryawan PT Borneo sudah habis dan harus segera diperpanjang. Maka dari itu kami minta kepada juru bicara WNA tersebut, untuk segera menyampaikan persoalan itu ke perusahaan,” ujarnya.

Mulyadi menegaskan, kalau pihaknya akan menindak tegas, apabila perusahaan tambang emas itu melakukan operasi dilapangan, sementara izin kerja karyawan tidak diperpanjangkan dengan segera “Pimpinan perusahaan harus urus izin kerja mereka ini,” ungkapnya.

Sementara itu Hengki Juru Bicara WNA asal Tiongkok yang dipercayakan oleh pihak perusahaan PT. Borneo mengatakan jika dirinya akan segera menyampaikan persoalan tersebut ke pimpinan perusahaan. “Nanti saya sampaikan ke perusahaan, karena itu urusan dari perusahaan,” ujarnya. 

Henki menjelaskan, sejauh ini perusahaan ditempatnya bekerja belum sama sekali melakukan operasi dilapangan, karena masih menunggu izin dari Jakarta. “Jadi untuk sementara kami masih menunggu perintah dari perusahaan bekerja dilapangan,” pungkasnya.(alif)

Author: 

Related Posts

Leave a Reply