Keberadaan Kawasan Hutan Masih Menjadi Permasalahan, Ini Langkah Pemda Kapuas Hulu

 Kapuas Hulu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU – Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero menyatakan, permasalahan keberadaan desa dalam kawasan hutan konservasi, sering dikeluhkan oleh masyarakat dan juga pemerintah terutama untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah desa.

“Masyarakat banyak mengeluhkan tentang legalitas penguasaan lahan, atau kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah, karena berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, bahwa pemerintah tidak dapat menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah dalam kawasan hujan,” ujar Wabup saat membuka acara Sosialisasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) Kabupaten Kabupaten Kapuas, di Aula BPD Bank Kalbar, Rabu (28/2/2018).

Antonius berharap, mudah-mudahan dengan program PPTKH ini dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan di kabupaten Kapuas Hulu.

“Jadi berdasarkan data pemerintah pusat bahwa, di Kapuas Hulu terdapat sebanyak 69 desa atau 122 Dusun pada 19 kecamatan, masuk dalam tanah obyek reforma agraria (Tora),” ucapnya.

Wabup menjelaskan, diketahui bahwa di tahun 2018 kapuas hulu merupakan, salah satu dari tujuh kabupaten di provinsi Kalbar diprioritas dalam rencana penyelesaian Tora provinsi Kalbar.

“Saya mohon ada dukungan semua pihak, untuk mendukung membantu pelaksanaan kegiatan ini, khususnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi dilapangan,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Desa Nanga Luan, Kecamatan Silat Hulu Mastatiun sangat menyambut baik adanya sosialisasi PPTKH di kabupaten Kapuas Hulu, karena di desanya masuk dalam kawasan hutan konservasi, karena selama ini kwasan hutan tersebut, selalu menjadi persoalan besar bagi masyarakat.

“Ketika masyarakat mau mengurus sertifikat tanah tidak bisa, karena didesa kami masuk wilayah hutan konservasi. Otomatis pemerintah tak bisa mengeluarkan sertifikat tanah, sebab itu sudah diatur dalam perundang-undangan,” ujarnya kepada Tribun, Kamis (1/3/2018).

Menurutnya, adanya kawasan konservasi sangat menyulitkan pemerintah daerah ketika akan membuat program irigasi. Begitu juga ketika mencari material pembangunan di desa seperti kayu, dilarang karena kawasan hutan konservasi.

“Maka diharapkan, adanya PPTKH ini persoalan kawasan hutan konservasi bisa dikelola oleh masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa mendengar sertifikat tanah atau hak milik tanah,” ungkapnya

 sumber :  http://pontianak.tribunnews.com/2018/03/01/keberadaan-kawasan-hutan-masih-menjadi-permasalahan-ini-langkah-pemda-kapuas-hulu.

Author: 

Related Posts

Leave a Reply