Massa Tuntut PETI Dibolehkan, Ribuan Warga Demo DPRD

 Kapuas Hulu

Ribuan warga penambang emas dari sembilan kecamatan saat menggelar aksi demo di Gedung DPRD Kapuas Hulu.

 

Kapuas Hulu,KRP.com-Ribuan warga dari sembilan kecamatan di Kapuas Hulu mendatangi Gedung DPRD setempat, Selasa (24/4). Mereka menuntut agar kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Bumi Uncak Kapuas tidak lagi ditertibkan oleh penegak hukum. 

Ribuan warga tersebut sempat bentrok dengan kepolisian serta merusak Gedung DPRD Kapuas Hulu dengan lemparan batu.  Aksi demo yang dilakukan oleh ribuan penambang emas ini dimulai sekitar pukul 10.00. Situasi sempat mencekam karena beberapa polisi bentrok dengan masyarakat. 

Polisi bahkan beberapa kali menembakkan gas air mata menyasar kerumunan masa yang sudah tidak mampu menahan emosi. Dalam bentrokan ini, kedua belah pihak ada yang terluka. Bahkan, salah seorang pengunjuk rasa dari Desa Lunsara, Kecamatan Putussibau Selatan terkena benda tumpul yang menghantam kepalanya sebelah kanan hingga bocor. Darah pun mengucur deras sehingga ia harus dilarikan kerumah sakit. 

M. Dahar, Koordinator Lapangan mengatakan, kedatangan mereka ke DPRD Kapuas Hulu ingin meminta difasilitasi terkait kegiatan penertiban PETI yang gencar dilakukan polisi. “Kami mohon pada kepolisian untuk sama-sama aktif supaya masyarakat Kapuas Hulu khususnya wilayah yang berpenghasilan dari emas itu bisa didengar keluhan mereka,” katanya, Selasa (24/4). 

Dahar mengungkapkan, akibat penertiban yang dilakukan polisi selama ini, masyarakat sangat resah. Sebab, selama ini masyarakat hanya menggantungkan hidup mereka dari mencari emas.  Berdasarkan informasi yang diperolehnya, saat ini ada 12 warga yang ditangkap polisi.

“Ini yang kami diskusikan di sini, supaya dicarikan solusi. Apakah solusi itu membunuh masyarakat atau tidak,” ungkapnya. Dari perjuangan yang mereka lakukan, sambung Dahar, ada solusi sementara yang dihasilkan berdasarkan kesepakatan bersama antara dewan, Kapolres dan perwakilan masyarakat. Solusi sementara yang dimaksudkan yakni pembentukan tim dari DPRD bersama beberapa pihak untuk mengurus perizinan bagi penambang. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuliansyah mengakui bahwa dari hasil pertemuan memang sudah ada solusi sementara. Pertama, masyarakat yang bekerja PETI tidak lagi ditertibkan oleh polisi. Kedua, aparat keamanan agar melakukan pendekatan kepada masyarakat secara preventif. Ketiga, anggota DPRD memfasilitasi kepengurusan izin penambangan rakyat. 

“Selama ini kan masyarakat dalam mengurus izin selalu terhambat, maka dari kami akan memperjuangkan ini,” ucapnya. 

Di sisi lain, Rajuliansyah sangat menyayangkan adanya bentrok antara warga dengan polisi dalam aksi demo ini. Apalagi sampai mengakibatkan beberapa warga terluka dan fasilitas kantor DPRD Kapuas Hulu menjadi rusak. 

“Kedatangan mereka kesini kan mencari solusi terbaik. Cuma saja kita juga tak dapat membendung emosi masyarakat yang sudah menunggu lama,” ujarnya. 

Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Imam Riyadi mengatakan, terkait penanganan PETI, pihaknya sangat memahami jika Bumi Uncak Kapuas merupakan daerah konservasi. Namun, ia pun memaklumi kepentingan masyarakat penambang emas. Menurutnya, kepentingan konservasi itu harus diakomodir. Begitu pula dengan kepentingan masyarakat. 

Untuk itu, semua pihak terkait, dengan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing diharapkan dapat memainkan perannya agar kepentingan negara dan masyarakat dapat diakomodir. 

“Terkait legalitas PETI ini, tentunya semua pihak memiliki kewenangan dan beban tanggungjawab untuk mengakomodir kepentingan negara dan masyarakat. Sehingga saya yakin jika ini berjalan, masyarakat pun tidak seperti ini yang setiap tahun melakukan aksi demo,” ujarnya. 

Jika ada solusi dari pemerintah,menyangkut masalah PETI ini, ia yakin masyarakat bisa bekerja dengan baik. Keberadaan daerah konservasi maupun Taman Nasional di Kapuas Hulu tentunya akan mendorong kesejahteraan masyarakat. 

“Ada juga alternatif lain, kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Bupati juga sudah menyampaikan bahwa PETI ini jangan dijadikan mata pencaharian,” ungkapnya. 

Dalam penertiban PETI selama ini, ia mengakui pihaknya memang telah menahan delapan orang pekerja PETI. “Kami tidak pernah tebang pilih dalam melakukan penertiban PETI,” ujarnya. 

Mewakili jajarannya, Kapolres pun memohon maaf kepada masyarakat yang terluka akibat bentrokan saat aksi demo. “Kami mohon maaf kalau dalam memberikan pelayanan kurang pas atau ada kekeliruan. Anggota kami ada juga yang terluka. Kami sudah rela karena ini sudah menjadi risiko kami sehingga kita tidak ada dendam selanjutnya,” pungkas dia. Hingga berita ini diturunkan, Kapuas Hulu, khususnya Kota Putussibau secara umum tetap dalam keadaan aman dan kondusif. (alif)

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan