Panwaslu Optimistis Pengawasan Tetap Maksimal

 Kapuas Hulu

Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah didampingi Anggota Bawaslu Kalbar Faisal Riza saat tiba di Kota Putussibau untuk meresmikan Pojok Pengawasan Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu

Kapuas Hulu,KRP.Com-Akses transportasi dan komunikasi ke daerah-daerah pedesaan menjadi kendala utama dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu di pedalaman Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Karena sebagian desa dan dusun tidak bisa diakses melalui jalan darat dan tidak tersedia jaringan telekomunikasi (blank spot area). Terutama desa-desa yang jauh dari pusat kota. Seperti dalam kawasan taman nasional danau sentarum (TNDS) dan dalam kawasan taman nasional Betung Kerihun (TNBK).

Ketua Panwaslu Kapuas Hulu, Musta’an mengatakan, dari 278 desa ditambah empat kelurahan, ada 171 desa yang belum bisa diakses dengan sarana telekomunikasi atau tidak ada jaringan telekomikasi (tanpa sinyal). Sedangkan 111 desa lainnya sinyal belum bisa maksimal atau belum semuanya 4G. Dengan kondisi tersebut, tentu menjadi kendala utama dalam melakukan koordinasi tugas-tugas pengawasan oleh Panwaslu kabupaten ke Panwascam, atau dari Panwascam ke PPL dan PTPS, terutama untuk kecamatan kawasan perbatasan dan desa-desa terpencil dikawasan Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum (TNBKDS).

Belum lagi dihadapkan dengan masalah infrastruktur. Di Kabupaten Kapuas Hulu yang luasnya sama dengan luas Provinsi Banten dan Jawa Barat ini, sebagian jalan antardesa masih jalan tanah. Bahkan masih banyak desa yang belum bisa diakses dengan jalan darat, seperti di daerah hulu kapuas kecamatan Putussibau Selatan. Akibatnya perjalanan petugas pengawas (Panwaslu, Panwascam, dan PPL) menuju titik (desa dan dusun) yang akan diawasi jadi butuh waktu lama dan memerlukan biaya yang sangat besar.

“Untuk kawasan perbatasan daerah yang sulit di akses kecamatan Puring Kencana dan Empanang. Menuju kedua kecamatan tersebut jalannya rusak berat dan ada empat sungai tampa jembatan. Jika hujan dan debit air sungai naik atau pasang dipastikan tidak bisa lewat,” jelasnya. Karenanya, dia menambahkan, kawasan perbatasan masuk dalam katagori rawan dari segi akses transportasi dan telekomunikasi. Karena daerah terbut sebagian besar blank sport area atau tanpa sinyal (sulit sinyal).

Kendati demikian, Musta’an optimistis tugas-tugas pengawasan dapat di jalankan dengan baik. Terbukti, diungkapkan dia, bagaimana selama ini pengawasan bisa dilakukan oleh semua tingkatan. Sebut dia, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan pengawasan di tingkat tempat pemungutan suara. “Saya optimis tugas-tugas pengawasan bisa di jalankan dengan baik, di masing-masing tingkatan,” tegasnya.

Bimtek sudah dilakukan mereka maksimal, sebagai bekal menjalankan tugas pengawasan. Untuk memaksimalkan peran masyarakat, pihaknya telah membentuk Pojok Pengawasan di Panwaslu Kapuas Hulu, yang diresmikan oleh Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah dan dihadiri anggota Bawaslu Kalbar Faisal Riza.

Ketua Panwascam Putussibau Selatan Baharudin menyebutkan, di wilayahnya ada beberapa desa dan dusun yang sulit dijangkau. Yakni, sebut dia, di Desa Kareho, tepatnya di Dusun Sepan dan Dusun Salin. Digambarkan dia bagaimana untuk menuju ke sana bisa satu hari, melewati jalur sungai naik speedboat. “Kalau ke sana banyak melewati riam. Sedangkan menuju Dusun Belatung juga sama, lewat jalur sungai, dua hari perjalanan dan menempuh perjalan darat melalui hutan lebat  tiga hari tiga malam dengan berjalan kaki, banyak melalui perbukitan,” jelasnya.

Untuk ke sana, sambung Baharudin, biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp15 juta. Menuju Desa Beringin Jaya, sebut dia, ada dua dusun yakni Nanga Balang dan Mata Lunai, di mana jalur yang dilintasi adalah Sungai Kapuas dengan medan banyak riam. Untuk sampai ke sana, alat transportasi yang hanya bisa dipergunakan adalah speedboat dengan rentang waktu satu hari, dan memakan biaya Rp6 juta. Sementara menuju Desa Bungan Jaya, sebut dia, ada dua dusun yang sulit dijangkau yakni dusun Trie HJ Bungan dan Nanga Lapung. Dengan medan yang sama yakni jalur Sungai Kapuas dengan melintasi riam (arung jeram) dengan lama perjalanan bisa ditempuh dua hari.

“Ke Dusun Trie HJ Bungan dan Dusun Nanga Lapung menghabiskan biaya Rp8 juta. Yang terjauh Desa Tanjung Lokang, yakni Dusun Lokang dan Dusun Aso, dan terakhir Dusun Boong, jalan kaki satu hari biaya Rp18 juta,” terang Bahar.

Ditegaskan dia bahwa untuk desa dan dusun di hulu Kapuas semuanya tanpa sinyal. Akibatnya, dia menambahkan, komunikasi dengan PPL di wilayah perhuluan sangat sulit.

Yulia Noviyanti Elisa, ketua Panwascam Putussibau Utara mengatakan, meskipun Putussibau Utara merupakan pusat kota Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi terdapat beberapa desa yang sulit diakses. Akses yang dimaksud dia baik jalan darat maupun sungai. “Dusun Landau Ipoh, Desa Nanga Awin, ke sana harus menggunakan speedboad 15 PK, lama perjalanan sekitar 2 jam dengan biaya carter sekitar Rp1,5 juta,” ungkapnya.

Wanita yang sudah beberapa kali terpilih sebagai pengawas pemilu ini menambahkan, jika hendak menuju Dusun Nanga Ovat/Long Leme, Desa Datah Dian, perjalanan menggunakan speedboad 15 PK ditempuh selama 3 jam, dengan biaya sekitar Rp2 juta. “Untuk ke Dusun Nanga Potan Desa Tanjung Lasa biayanya sekitar Rp1 juta dengan carter speedboad 15 PK. Jarak tempuh sekitar 1 jam,” terang wanita yang karib disapa Novi ini.

Selain masalah infrastruktur jalan yang masih belum memadai, diungkapkan dia, ada beberapa desa yang hanya bisa diakses melalui transportasi sungai. Yang pasti, dia mengungkapkan, masalah komunikasi benar-benar menjadi kendala serius di Putussibau Utara. (*)

Author: 

Related Posts

Leave a Reply