Wabup Minta Dukungan DPRD

 Kapuas Hulu

 

Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero saat menyampaikan Pidato Pengantar Bupati tentang Tiga Raperda tentang Penyertaan Modal Tahun 2018, dalam Sidang Paripurna DPRD Kapuas Hulu,

Kapuas Hulu,KRP.Com-Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero meminta dukungan pihak legislatif demi menjadikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Tahun 2018 menjadi Perda. Permintaan tersebut diungkapkan Wabup saat menyampaikan Pidato Pengantar Bupati tentang Tiga Raperda tentang Penyertaan Modal Tahun 2018.

Dalam rangka penyempurnaan Raperda ini, Wabup menegatakan, eksekutif sangat mengharapkan adanya masukan dan pertombangan dari DPRD. Sebab, ditegaskan dia bahwa Perda adalah produk bersama atara kedua lembaga, legislatif-eksekutif. “Kami butuh dukungan DPRD Kapuas Hulu terkait tiga Raperda Penyertaan Modal ini,” ucap Wabup saat menyampaikan pidato tersebut dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Senin (28/5).

Wabup menjelaskan, Perda dibuat untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti penyampaian tiga raperda kali ini, dijelaskan dia bahwa hal itu adalah untuk pengimplementasian undang-undang yang ada. “Dalam Undang-Undang Penyertaan Modal harus ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal PDAM, PD UK (Uncak Kapuas), dan PT Jamkrida Kalbar harus dibuat Perda,” ujarnya.

Dijelaskan Wabup, PDAM memegang peran vital dalam kebutuhan air bersih masyarakat di Kapuas Hulu. Hal ini, menurut dia, perlu didukung pemerintah, salah satunya melalui penyertaan modal daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun ini, disebutkan dia, dialokasikan Rp5 miliar untuk PDAM. “Kita harapkan ini semakin memperkuat struktur permodalam PDAM, sehingga semakin baik pelayanannya dan semakin luas jangkauan pelayanannya,” tegas Wabup.

Berikutnya, dia menjelaskan tentang Raperda Penyertaan Modal pada PDUK, di mana total dana yang sudah dilimpahkan sampai 2017 adalah Rp20 miliar lebih. Pada APBD tahun ini, dipastikan dia, akan disertakan kembali modal sebesar Rp4 miliar. “Tujuannya dalam rangka pengembangan lapangan usaha bidang perhotelan,” terang Wabup.

Lebih lanjut, Raperda tentang PT Jamkrida, di mana Wabup menegaskan bahwa perusahaan ini adalah lembaga yang didirikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se-Kalbar. “Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendanaan koperasi dan UMKM guna dorong terciptanya lapangan kerja, peningkatan ekonomi daerah,” tuturnya.

Sepanjang 2015 – 2017 dijelaskan Wabup bahwa PT Jamkrida sudah disertakan modal, di mana totalnya Rp2,6 miliar lebih. Tahun ini, diungkapkan dia, akan dialokasokan kembali Rp875 juta. “Ini untuk mendukung pendanaan UMKM dan koperasi,” paparnya.

Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Rajuliansyah, mengatakan, Bupati telah menyampaikan kepada mereka mengenai surat tentang tiga Raperda dimaksud pada 30 April lalu. Dia menambahkan, mengenai tiga Perda Penyertaan Modal ini harus dibahas sesuai undang-undang yang berlaku. Pidato pengantar Bupati terkait tiga Raperda Penyertaan Modal Tahun 2018 akan dibahas dalam persidangan selanjutnya, hingga diputuskan sepakat dan ditanda tangani bersama legislatif dan eksekutif Kapuas Hulu. (alif)

Author: 

Related Posts

Leave a Reply