Izin Pabrik Baru Dibahas

 Melawi

Petani sawit yang selalu berhadapan dengan perusahaan

 

Melawi,KRP.com-Pendirian pabrik kelapa sawit di desa Nanga Keruap, kabupaten Melawi hingga kini masih menjadi pembahasan di DPRD. Diduga pendirian pabrik kelapa sawit itu tidak sesuai dengan perizinan. 

Bahkan berdirinya bangunan pabrik kelapa sawit banyak menuai kritik masyarakat.

“Kami minta pihak perusahaan dapat mempertanggunjawabkan terkait permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat. Jika benar pihak perusahaan tidak mengantongi izin pendirian pabrik secara resmi. Sudah selayaknya disikapi dengan tegas,” ucap warga Kecamatan Menukung Priyanto, Senin (12/3).

Dia mengatakan, dugaan tentang pendirian pabrik dan tatakelola pabrik banyak menuai kritikan publik. Sehingga perlu adanya ketegasan pemerintah daerah terkait dalam mengatasi permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat daerah. Apalagi limbah pabrik yang meluap itu diduga mencemari lingkungan masyarakat.

Ia menuturkan mengenai dugaan adanya penecemaran lingkungan. Selayaknya pemerintah lingkungan hidup menguji keakuratan melalui hasil tes laboratorium. Supaya persoalan itu tak lagi menjadi kekhawatiran bagi masyarakat disekitarnya. 

Dikarenakan kandungan air limbah pabrik kelapa sawit itu sudah diuji. Apakah kandungan cairan limbah pabrik berbahaya ataupun tidak bagi kesehatan masyarakat.

“Sudah selayaknya kandungan limbah pabrik itu di uji melalui hasil tes laboratorium. Supaya tingkat kekhawatiran masyarakat bisa terjawab. Apabila limbah pabrik itu mengandung zat berbahaya bagi kesehatan. Tentunya pihak perusahaan diwajibkan untuk bertanggungjawab guna menetralisir permasalahan yang dialami,” harap Priyanto ayah dua anak.

Sementara Wakil Ketua Tim Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Melawi Malin terus saja menyikapi persoalan tentang perizinan terkait pendirian pabrik kelapa sawit diperusahaan swasta lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Melawi.

“Persoalan mengenai perizinan terkait pendirian perusahaan pabrik kelapa sawit perlu adanya ketegasan dari pemerintah daerah. Apabila ditemukan pembangunan pabrik tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Selayaknya operasional pabrik kelapa sawit itu dapat dihentikan,” terangnya.

Dia menyatakan banyak persoalan tentang dugaan permasalahan perizinan terkait pendirian pabrik kelapa sawit dalam lingkungan masyarakat daerah. Karena itu pihaknya meminta perlu dievaluasi kembali tentang kebijakan pemerintah daerah. Bagaimana pun pihak investor harus bertanggungjawab kepada masyarakat setempat. Apalagi permasalahan terkait dugaan limbah pabrik yang meresahkan masyarakat Desa Nanga Keruap Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi.

Ia mengungkapkan ketegasan pemimpin kepada pelaku usaha nakal perlu diapresiasi. Supaya para investor yang akan menanamkan modal usahanya benar-benar menghormati kultur kehidupan masyarakat setempat. Bukan malah sebaliknya, pihak perusahaan merusak tatanan kehidupan masyarakat dilingkungan sekitarnya.

“Kita minta semua pihak ikut adil dalam menyelesaikan persoalan tentang pendirian pabrik kelapa sawit yang diduga bermasalah. Karena pendirian pabrik dinilai melanggar kebijakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini semua perlu adanya ketegasan, supaya keberadaan pabrik kelapa sawit tak meresahkan masyarakat sekitarnya,” tukas Malin Anggota DPRD juga sebagai legislator dari Partai PDI-Perjuangan Kabupaten Melawi.   (Sirait)

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan