Ojek Tolak Revisi UU

 Melawi

Pengojek konvensional menolak revisi UU No 22 Tahun 2009.

 

Melawi,KRP.com-Sejumlah kalangan ojek konvensional tingkat daerah menolak rencana adanya sekelompok pihak untuk merevisi UU No 22 tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Hal itu di nilai akan merugikan pihak ojek di tingkat daerah. Dikarenakan standar ojek tingkat nasional berbeda dengan ojek yang berada di kawasan daerah terpencil.

 “Janganlah, jangan direvisi. Kalau direvisi bagaimana nasib kami di sini? Karena ojek ditingkat nasional berbeda dengan ojek di daerah Kabupaten,” ujar Ketua Ketua Ojek Abdullah Basri, belum lama ini saat berada di Pangkalan Ojek Pos Lantas Tugu Juang Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

Abddullah meminta kepada DPR-RI yang akan merevisi UU No 22 Tahun 2009 untuk tidak hanya menjadikan’Jakarta sebagai salah satu standar nasional. Dikarenakan tidak semua daerah yang ada di Indonesia sama karakteristiknya dengan wilayah DKI Jakarta.

Dia menuturkan dengan kemajuan teknologi ditingkat pusat. Tentunya ojek online dari beberapa aplikasi marak digunakan para konsumen. Hanya saja hal itu tidak bisa diterapkan dalam situasi ditingkat daerah khususnya dipemerintahan Kabupaten Melawi.

 “Ojek online dari beberapa aplikasi cukup terkenal. Itu hanya cocok untuk kota besar seperti Jakarta. Kalau untuk di Kabupaten Melawi mana cocok. Apalagi jaringan internet tidak cukup tersedia dengan baik dilingkungan masyarakat daerah,” terangnya.

Sementara anggota Ojek Nanga Pinoh Ahmad Ependi menambahkan dengan adanya payung hukum terhadap ojek online, hal itu hanya akan membatasi operasional ojek-ojek pribadi. Sehingga akan berdampak juga pada pendapatan para ojek di tingkat daerah.

“Apabila UU Nomor 22 Tahun 2009 tersebut direvisi dan memberikan perlindungan pada ojek online, maka dikhawatirkan akan terjadi kekisruhan di sejumlah daerah, terutama di Kabupaten Melawi,” imbuhnya.

Dia menyatakan kalau ojek online diatur, maka akan membatasi siapapun untuk mencari uang secara dadakan. Sementara itu kegiatan ojek ditingkat daerah rata-rata bukan sebagai profesi yang setiap saat dilakukan.

“Ojek ditingkat daerah hanya pekerjaan sampingan untuk bertahan hidup. Karena tidak ada pekerjaan lain untuk tambahan penghasilan. Jika itu tetap direvisi, intinya kami tidak setuju dengan adanya revisi UU tersebut,” tegasnya saat berada di Pangkalan Ojek Pos Lantas Tugu Juang, Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.  (Sirait)

Author: 

Related Posts

Leave a Reply