Buka Diskusi Publik Partisipasi Anak

 Sintang

Diskusi Publik Partisipasi Anak

Sintang,KRP.Com

Sebagai upaya mewujudkan  Open Government Week di bulan Maret,  Wahana Visi Indonesia (WVI) Zona Kalimantan Barat, Kamis (14/3) adakan diskusi publik  bertajuk, Partisipasi  Anak untuk Meningkatkan  Kebijakan  dan Pelayanan  Masyarakat.

Diskusi itu, di adakan di Pendopo Bupati Sintang, dan di ikuti peserta dari  Kabupaten Sekadau dan Melawi.

Bahkan, diskusi itu sendiri, di buka langsung Bupati  Sintang dr. Jarot Winarno, di damping Wakil Bupati Melawi Dadi Sunarya  Usfa Yursa, Amd,  dan  Sekretaris Bappeda Sanggau  Teresia Lili,SH,  yang sekaligus sebagai narasumber.

Bupati Jarot mengatakan, peran Wahana Visi Indoensia selama ini sudah banyak membantu  masyarakat sipil  termasuk masyarakat Sintang dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Oleh karenanya, tiga kabupaten di timur Kalbar ini, yakni Sintang, Sekadau dan Melawi,   pada suatu saat  punya  demokrasi yang berkuwalitas  dimana setiap warga negara  termasuk anak-anak, ibu-ibu,  kaum perempuan  bisa mengartikulasikan  keinginan  dan keterlibatan mereka  dalam setiap zona pembangunan.

Pertumbuhan  yang inklusif  baik di kota, desa baik itu yang kaya maupun yang miskin sama-sama maju, ujarnya.

Masih menurut Bupati  Sintang itu, bahwa untuk itu tiga kabupaten ini mengadopsi  yang disebut dengan gerakan Open Government  yaitu gerakan pemerinathan yang terbuka.

Prinsip menjadi pemerintahan yang terbuka ada empat, Yaitu kesiapan penyelenggara negara dari aspek infogritas, Akuntabilitas, Transparansi, dan yang ke empat  yang paling penting yaitu membangun daerah.

“gak mungkin hanya pemerintah saja kita perlu  bangun, kabupaten ini bersama-sama masyarakat,  dan kami siap memediasi , memfasilitasi melaksanakan pelibatan publik dari segala perencanaan hingga  kegiatan”. Pungkasnya.

Sementara itu,  Area Manager Wahana Visi Indonesia  Kalbar  Portunatas Tambah mengatakan, sesuai arahan RPJM  nasional  tahun 2015/2019  pemerintah bertekad memperbaiki  pelayanan dasar di sektor kesehatan,  pendidikan.

Identitas hukum, perlindungan sosial dan infrastruktur  dasar.

Untuk mengurangi  kemiskinan dan kesenjangan guna mendorong akuntabilitas dititik terdepan  layanan menjadi sangat penting, karena dalam beberapa tahun terakhir ini  dana pembangunan untuk pembangunan pelayanan dasar  propinsi dan kabupaten  relatif besar.

Namun tidak di imbangi dengan pencapaian yang  baik sehingga dibutuhkan kerjasama, akuntabilitas,  transparansi dari kita semua.

Untuk mendorong akuntabilitas pelayanan yang diutamakan keterlibatan warga dan  masyarakat untuk tetap bisa mendukung dan memberikan kontribusi , inilah yang dinamakan akuntabilitas social, beber Portunatas. (Humas/Js)

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan