Bupati Jelaskan Program Sintang Hijau.

 Sintang

Bupati Sintang, Jarot Winarno, saat berikan arahan terkait Concervation Strategy Fund (CSF) di Aula Bapeda Sintang.

 

Sintang,KRP.com-Sebagai tindak lanjut pembahasan rencana kegitan  Concervation  Strategy Fund (CSF), Bupati Sintang H Jarot Winarno kembali beri arahan kepada jajarannya OPD terkait.

Pengarahan dilaksanakan di Aula Bappeda Sintang pada Selasa (10/4).

CSF merupakan program kerja dari Yayasan Strategi Konservasi  Indonesia

Bupati Jarot, dalam arahannya menyebut, Sisa luas area hutan Indonesia  saat ini sekitar 95  juta hektar, dan sekitar 1,2 juta hekter ada  di wilayah kabupaten Sintang.

Antara lain salah satunya kawasan hutan tersebut di wilayah Sintang adalah Taman Nasional Bukit Baka (TNBK), Hutan Wisata Baning (HWB) dan Bukit Kelam.

Pembagian hutan ini, 21 persen berada dikawasan hutan lindung, 28 persen berada dikawasan hutan produk dan sisanya melengkapi 59 persen merupakan kawasan hutan produk dan hutan konservasi, jelasnya.

Masih menurut Jarot, Terbitnya UU Nomor 23  Tahun 2014 sesungguhnya telah membuat masyarakat merasa kesulitan.

Alasannya, karena dalam UU tersebut, kewenangan pengelolaan kehutanan merupakan kewenangan pemerintah propinsi.

Kendati demikian, Pemerintah kabupaten wajib hadir apabila ada permasalahan hutan di daerahnya, sambung bupati.

Ia pun mengingatkan, hutan merupakan milik kita bersama, kalau ada dampak buruknya kita yang merasakan, sehingga pemerintah kabupaten Sintang akan membuat naskah perjanjian dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan pengelola Taman Nasional untuk dasar koordinasi.

Pemkab Sintang lanjut Bupati, akan memegang komitment terkait program Sintang berkelanjutan,   namun memperhatikan baik aspek ekonomi, social dan lingkungan hidup.

Saat ini saja, Pemkab Sintang telah banyak melakukan kerjasama dengan Organisasi sipil masyarakat, baik dari luar daerah, untuk dorong program tersebut.

Maka, dengan hadirnya Yayasan Strategi Konservasi  Indonesia  ini, Pemkab Sintang sangat terbantu dalam menjaga kawasan hutan termasuk kearifan local masyarakatnya, pungkas Jarot.

Direktur Yayasan Strategi Konservasi Indonesia Mubarik Achmad menyatakan, Pihaknnya akan mendukung Visi Kabupaten Sintang Lestari dan akan mendorong system management tata ruang  yang terbuka bagi Stakeholders termasuk terkait perijinan pemanfaatan lahan.

Apabila ada perusahaan yang mengajukan ijin seperti HGO, HPH  atau apapun yang sifatnya pemanfaatan lahan, dapat diketahui public dan bisa dipertanggung jawabkan, Smbung Mubarik.

Mubarik melanjutkan, Menuju Pemerintahan Good Goverment, Program proses pemanfaatan lahan kerjasama Yayasan Strategi Konservasi Indonesia sudah dilakukan dengan Propinsi Papua.

Berkaca dari suksesnya program tersebut di Papua, Yayasan berharap program Sintang lestari dapat diwujudkan dengan proses yang sama, ungkapnya. (Humas/Js)

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan