Bupati Sintang Hadiri Forum SDG

 Sintang

Bupati  Hadiri Forum SDG.

Sintang,KRP.Com

Bupati Sintang Jarot Winarno menghadiri sekaligus menjadi pembicara pada forum SDG (Sustainable Development Goals) Talks Vol. 10 yang mengusung tema “saving our forest beyond forest state, indigenous communities and climate change”, di Green house Coworking Space Multivision Tower Lantai 25, Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2020) siang.

SDG talk merupakan ajang diskusi panel bulanan yang mengundang pembicara muda yang aktif dalam isu yang menjadi perhatian.

Kegiatan ini menyasar anak muda di Jakarta dan Indonesia untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu yang berkaitan dengan  Sustainable Development Goals.

Selain itu juga, kegiatan SDG Vol. 10 ini merupakan kerjasama dengan Kalfor Project UNDP Indonesia.

Hadir juga menjadi pembicara pada kegiatan ini yakni Bandi Apai Janggut yang kenal sebagai Tuai Rumah Betang Sungai Utik atau dari Komunitas Dayak Sungai Utik Kab.Kapuas Hulu, penerima penghargaan Recipient of UNDP Equator Prize 2018 dari PBB, Kristiana Banang yang juga dari Komunitas Dayak Sungai Utik Kab.Kapuas Hulu dan sejumlah pembicara lainnya.

Dalam forum tersebut Bupati Sintang Jarot Winarno menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen menyelaraskan kebijakan untuk melindungi hutan dan lingkungan bagi generasi masa depan melalui pembangunan yang berkelanjutan yaitu menjaga konservasi lingkungan, kemudian membangun ekonomi masyarakat dan  pembangunan sosial budaya termasuk adat istiadat.

“saya sudah tinggal di hutan rimba kalimantan sudah 34 tahun, jadi menyaksikan dimana dulu waktu saya jadi dokter itu saya lewat riam-riam tepi sungai ada monyet-omyet klasi masih banyak.

Biasa juga kalo saya pake motor trail itu biasa orang hutan turun nyegat saya, saya biasa bawa kacang kasi mereka dulu baru saya bisa lewat. Tapi itu dulu, sekarang habis semuanya, cerita Jarot.

 

Oleh karena itulah menurut Jarot selaku generasi penerus harus memahami  bahwa hutan itu kaya raya sehingga harus di jaga, sehingga kita tidak boleh mengizinkan orang merusak hutan dan kita juga harus menyerahkan kepada ahlinya untuk menjaga hutan tersebut yakni masyarakat setempat.

Jarot menyebut, Sustainable Development Goals atau pembangunan yang berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa melibatkan masyarakat yang paling bawah.

Oleh karena itu Kabupaten Sintang sudah memiliki konsep rencana aksi daerah Sintang Lestari tahun 2030, perda pengakuan hukum adat dan lembaga adat kita sudah ada.

Kemudian kita sudah memilik Peraturan Bupati (Perbub) tentang cara membuka lahan tidak membakar dan maupun dengan membakar, tutup Jarot. (Humas/Js)

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan