DAD Gelar Seminar Masyarakat Adat Poto 10

 Sintang

Mengelar Seminar Adat di Aula CU keling Kumang.

SintangKRP.Com

Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang, Rabu (10/7)  menggelar Seminar Adat di Aula CU Keling Kumang, dalam rangka mendorong pemanfaatan tanah secara legal.

Seminar yang dilaksnakan tepat pada Pekan Gawai Dayak (PGD) ke VIII Sintang 2019. Tampil sebagai nara sumber antara lain, Wakil bupati (Wabup) Sintang Drs Askiman dan Kepala BPN Sintang Petrus Junaidi.

Sekretaris PGD Sintang Dr. Antonius mengatakan, Seminar di ikuti para perwakilan masyarakat adat dari 14 kecamatan, tokoh masyarakat dan mahasiswa. 

Wabup Askiman, dalam paparannya menyampaikan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2015 tentang pengakuan dan perlindungan  kelembagaan adat dan masyarakat hukum adat, belum disosialisasikan dengan baik.

Aturan turunannya juga belum ada, seperti peraturan bupati.

Ia melanjutkan, Sebenarnya ada banyak aturan yang mengakui keberadaan masyarakat adat di Indonesia untuk bisa disebut masyarakat adat, asalkan memiliki wilayah adat, budaya, seni, dan hukum adat yang masih diakui.

Nah…Masyarakat adat dayak sudah di akui di PBB, bahkan orang dayak sudah ada perwakilan di PBB. Maka itu kita harus terus perkuat keberadaan masyarakat dayak sebagai masyarakat adat, ajaknya.

Wabup itu bahkan sebut, telah melihat ada resolusi PBB yang memperbolehkan Borneo disebut pulau Dayak.

Sehingga kata dia, kedepan masyarakat dayak harus  memperjuangkan adanya  sebutan Provinsi Dayak Kalbar, Provinsi Dayak Kalteng dan seterusnya, sehingga sama dengan sebutan Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagainya, sambungnya.

Ia juga menyampaikan akan memperjuangkan provinsi itu termasuk  memperjuangkan hari pelaksanaan Gawai Dayak sebagai hari besar daerah.

Sementara Petrus Junaidi, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang memaparkan tentang revitalisasi tanah dan masyarakat adat.

Sintang ini memiliki luasan kawasan hutan  2. 163.500 hektar, luasan kawasan APL 893.100  hektar, ungkap Petrus.

Kami ada program revitalisasi hak atas tanah masyarakat termasuk masyarakat adat, maksudnya, dengan program itu kami akan memberikan jaminan hukum atas tanah kepada masyarakat, lanjunya.

Namanya, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). hingga sekarang sudah  27.591 sertifikat dibagikan kepada masyarakat, sedangkan tujuan dari program ini adalah, untuk kemakmuran rakyat, menghormati hak pribadi dan mendukung kehidupan masyarakat, terang Petrus Junaidi.

Gana Suka salah satu peserta seminar, saat  mempertanyakan terjadinya kasus sertifikat ganda, segera dijawab Kepala BPN itu dengan menyebut. Itu pasti pengeluaran sertifikat dengan pola lama.

Tetapi sejak BPN menggunakan teknologi canggih, kasus sertifikat tanah ganda sudah tidak ada, tegasnya.

Hanya saja sambung Petrus, terjadinya sertifikat ganda justru karena terbitnya SKT, karena itu kami mendorong setiap desa ada peta tanahnya, pesannya.

Samsudin, peserta seminar dari Ketungau Tengah mengeluhkan sertifikat yang belum jadi meskipun sudah membayar.

Untuk kasus ini Petrus Junaidi menjelaskan sudah melarang tim BPN di lapangan untuk memungut uang dari masyarakat untuk membuat sertifikat, apalagi sertifikat program PTSL sudah ada anggarannya.

Terkait pemanfaatan hasil hutan, Kepala UPT KPH Wilayah Sintang Timur, Niko Dimus menjelaskan, untuk urus izin hutan adat di Sintang sudah bisa karena Peraturan daerah (Perda) sudah ada.

Di Sintang sudah ada dua hutan desa yakni di Desa Tanjung Andan Kecamatan Ambalau dan Desa Tanah Merah Kecamatan Kayan Hulu, bahkan ijin hak pengelolaan hutan desa itu sudah ada, ungkap Niko.

Niko kemudian paparkan alur skema pengajuan perhutanan sosial kalau syaratnya lengkap, 25 hari ijin bisa keluar.

Jadi silahkan kepada masyarakat adat di Kabupaten Sintang untuk melengkapi persyaratan jika ingin mengajukan ijin perhutanan social, ajak Niko.

Veronika Ancili, Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sintang memaparkan materi tentang pengelolaan perkebunan dan pertanian yang berkelanjutan baik sosial maupun ekonomi dengan memperhatikan masa depan anak cucu kita.

Sistem pertanian masyarakat kita masih menggunakan cara berdampak terhadap aspek lingkungan seperti penggunaan pupuk kimia yang tak terkendali.

Padahal system pertanian yang berkelanjutan wajib memperhatikan tiga prinsip yakni berkelanjutan secara ekonomi, lingkungan dan social, terang Veronika Ancili

Saya lanjut Veronika, bersedia  mendorong masyarakat pedalaman untuk menerapkan system pertanian yang terpadu dan ramah lingkungan seperti peternakan babi dalam satu kawasan dengan kebun sayur, buah dan tanaman lain. (Humas/Js)

 

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan