Jarot – Askiman Miliki Mobdis Tanpa Lelang ??

 Sintang

Dokumen Pembelian Mobdis Pemkab Sintang   

Sintang, KRP.Com

Diakhir jabatan bupati – wakil bupati Sintang (H.Jarot Winarno – Askiman) tahun 2021, Pada 15 November 2020 lalu, masing-masing beli satu (1) unit mobil dinas jabatan bupati – wakil bupati daerah itu jenis Toyota Fortuner buatan tahun 2014.

Toyota Fortuner eks kenderaaan jabatan Bupati – wakil bupati dibeli  Jarot – Askiman, hanya seharga Rp 108.307.600 dan Rp 106.707.600. murah meriah, dari harga beli pemerintah, Rp.519.500.000,-

Pembelian  2 unit kenderaan jabatan tersebut, dibuktikan dengan surat keputusan bupati Sintang Jarot Winarno nomor, 0321/751/KEP/-BPKAD/2020, tertanggal 15 September 2020, Perihal, Penjualan Kenderaan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang.

Tiga bulan kemudian, atau tepatnya 1 Desember 2020, pembelian mobil dinas pemkab Sintang tanpa proses lelang sebagaimana dijelaskan perihal disana, viral dan sontak membuat heboh sejumlah ASN aktif dilingkungan Pemkab Sintang, mulai dari pejabatnya yang menduduki eselon 4,3,2, bahkan ASN yang purna tugas-pun ikut berkomentar.

Termasuk kepada media ini, bukti pembelian mobil dinas (Mobdis) yang diduga bermasalah itu, dikirim salah satu warga Sintang Asdi (56).  

Para ASN dilingkungan Pemkab Sintang setelah dokumen itu viral, mengecam keras mantan Bupati Sintang itu, hnya saja mereka tidak berani sebut nama, ujar Asdi.

                  Asdi

Asdi kemudian jelaskan kepada media ini (2/12), bahwa pihaknya 1 Desember 2020 mendapat kiriman satu lembar kertas yang berisi (bukti terlampir-red) bagian dari dokumen penjualan Mobdis pemkab Sintang tanpa lelang kepada bupati wakil bupati aktif masa itu.

Dimana dalam perihal dokumen itu disebutkan, penjualan tanpa leleng, maka kami bertanya besar, adakah dasar hukum kepemilikan eks barang pemerintah seperti itu, sambungnya.

Menurut informasi yang diterima Asdi, pembelian mobdis tanpa lelang belum pernah Ia ketahui, yang Ia ketahuin lelang dan ada panitianya.

Sehingga panitia lelang itulah yang menentukan siapa pemenang, tapi dalam hal lelang Mobdis pemkab Sintang, koq bupati yang buat tanpa lelang dan mereka yang dapat/beli, apakah ada aturan demikian, tanya Asdi.

Belum lagi peraturan kementerian keuangan (Permenkeu RI) yang mengisyaratkan lelang barang milik pemerintah, saya menduga untuk Mobdis pemkab Sintang tanpa lelang itu, Permenkeu-pun diabaikan, lanjutnya.

Maka Asdi dalam waktu dekat, akan melaporkan lelang 2 Mobdis Sintang jenis Toyota Furtuner tersebut kepada seluruh instansi penegak hukum mulai dari tingkat terendah.

Dan kami akan kawal dugaan kongkalikong lelang Mobdis Sintang itu hingga semua masyarakat Sintang mengetahui apakah pemilikan Mobdis ini benar atau melanggar hukum, tegasnya.

Adalah Virgo Pandiangan, mantan Advokat Assosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia menyebut, benar tidaknya proses pemilikan Mobdis tersebut kepada bupati – wakil bupati tanpa lelang sebaiknaya ditelusuri mulai dari dinas yang mengelola asset darah.

Dari sana, akan diketahui proses itu benar atau tidak, bahkan untuk mengetahui apa sebab aset itu dilelang.

Lalu siapa – siapa yang terlibat dalam pelaksanaan lelang, apakah dilaksanakan dengan leleng terbuka atau tertutup, perlu didapat penjelasan dari mereka.

Bahkan mungkin saja tidak hanya 2 Mobdis yang dileleang, maksudnya bisa lebih dari 2 dan mungkin saja ada aset lain jenis yang dilelang bersamaan tapi beda aturan melelangnya. (tanpa lelang atau lelang terbuka) semua penjelasannya mungkin dinas itu akan buka, ujarnya.

Kemudian memastikan uang pembelian Mobdis itu masuk kas daerah atau kemana, masuknya lewat rekening apa dan nama siapa, nanti ketahuan semua apakah ada dugaan kongkalikong ujarnya. (Nk/Js)

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan