Gelar Rakor Pembentukan Kelitbangan

 Sintang

Gelar Rakor Pembentukan Kelitbangan.

Sintang,KRP.Com

Rapat Koordinasi Kelitbangan Provinsi Kalbar yang bertema “Percepatan Pembentukan Perangkat Daerah Penelitian Dan Pengembangan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat” secara resmi di buka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar Dra. Sri Jumiadatin, M. Si, mewakili Gubernur di Aula Pendopo Bupati Sintang, Rabu (24/7/19).

Pembukaan di tandai dengan pemukulan Gong sebanyak 3 kali, Rakor dihadiri perwakilan dari 14 Kabupaten/Kota di Kalbar.

Sri Jumiadatin  mengatakan, Pemprov Kalbar sangat menyambut baik dan mendukung terselenggaranya rakor kelitbangan se-Kalbar karena kegiatan ini adalah salah satu upaya dalam rangka peningkatan sinergitas, akselerasi Kelitbangan guna mendukung pembangunan Kalbar di era otonomi daerah.

Di sadari bahwa diera otonomi ini daerah memegang peranan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan, untuk itu segenap potensi dan pelaku kelitbangan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang di hasilkannya perlu untuk diarahkan secara efektif dan efesien guna membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakannya agar lebih bermakna sesuai dengan prioritas dan kepentingan daerah, kata Sri.

Oleh sebab itu berangkat dari beberapa hal tersebut, ujar Sri, muncullah gagasan untuk membentuk lembaga litbang didaerah yang kemudian dipertegas melalui undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah khususnya pasal 209 dan 219 yang mengamanatkan pembentukan badan sebagai perangkat daerah.

Badan dimaksud ditujukan untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Dengan demikian dalam rangka melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan dapat di bentuk badan litbang daerah, jelasnya.

Kemudian paparnya, pada pasal 373 dan 374 dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tersebut dinyatakan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan salah satu instrumen fasilitasi dalam rangka melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan selanjutnya pada pasal 388 di sebutkan bahwa lembaga penelitian dan pengembangan memiliki peran yang strategis dalam penilaian inovasi daerah dimana untuk ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi daerah diatur melalui peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah.

Oleh karena itu, lingkup untuk penunjang urusan pemerintahan tersebut telah disebutkan dengan jelas didalam undang-undang, maka badan penelitian dan pengembangan tersebut harus ada di struktur pemerintahan daerah.

Hal itu sama dengan beberapa kementrian yang secara jelas disebutkan dalam UUD 1945 sehingga kementrian tersebut harus ada sepanjang UUD belum diubah dan di ganti”paparnya.

Sementara itu Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Provinsi Kalbar, Emy Poetrina menyebutkan tema yang diangkat dalam rakor ini yakni percepatan pembentukan perangkat daerah penelitian dan pengembangan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

Ia menjelaskan alasan tema tersebut diangkat dikarena melihat kenyataan bahwa hingga saat ini baru terbentuk satu badan litbang di 14 Kabupaten/Kota di Kalbar ini, yakni di Kab. Ketapang.

Sehingga diharapkan kegiatan rakor ini dapat membercepat pembentukan Badan Litbang di Kabupaten/Kota lainnya,  yang nantinya dapat meningkatkan penguatan kelitbangan di daerah yang memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah guna percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Katanya. (Humas/Js)

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan