Gubernur Sutarmidji, Klarifikasi Anggapan Balas Dendam dan Info PKR

 Sintang

Suasana acara ramah tamah jajaran Pemkab Sintang, tokoh masyarakat dengan Gubernur Sutarmidji.

Sintang,KRP.Com-Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengakui banyak melakukan pembenahan terhadap jajarannya, sejak jabat Gubernur.

Namun pembenahan yang ia lakukan tidak sedikit yang beranggapan sebagai perlakuan diskriminasi atau balas dendam.

Maka, dalam kesempatan ini saya nyatakan, hal diskriminasi atau balas dendam itu tidak benar.

Demikian klrifikasi gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji saat ramah tamah dengan jajaran Pemkab Sintang, tokoh masyarakat di Pendopo bupati daerah itu (20/1).

Sutarmidji melanjutkan, Pembenahan yang ia lakukan adalah berdasarkan peraturan dan mengacu UU nomor.5  Tahun 2014 tentang ASN pasal 117.

Pasal itu  menyebutkan bahwa   jabatan tingggi pratama hanya dapat diduduki  paling lama 5 tahun, serta ayat.2 pasal 117 memang boleh diperpanjang jabatan tetapi harus memenuhi 5 syarat.

Syarat itu di antaranya ialah, harus  ada evaluasi, kompetensi, persetujuan PPK dan rekomendasi ASN, serta   kebutuhan organisasi.

Jadi, saya menon aktifkan pejabat di Pemprov Kalbar yang sudah 8 tahun menjabat, hal diataslah kajiannya, dan kedepan, saya masih melakukan kajian dan evaluasi terhadap semua sistem pegawai di jajaran saya, jelasnya panjang lebar.

Masih dalam kesempatan itu, Gubernur Sutarmidji mengungkapkan bahwa dirinya akan komitmen dengan janjinya mewujudkan terbentuknya Propinsi Kapuas Raya, masalah infrastruktur,  pendidikan dan masalah kesehatan.

Sementara itu, Bupati Sintang H.Jarot Winarno,  dalam sambutannya  mengatakan, Kunjungan Gubernur Kalbar ke Sintang selama 2 hari, menjadi penyemangat baru bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Sintang khususnya.

Seperti apa konsep pembangunan kegawat darutan infrastruktur dasar  di Sintang yang akan secepatnya  dituntaskan, kita dapat penjelasan dari bapak gubernur, sambung Jarot.

Jarot menginformasikan, di Sintang ada 9 jembatan yang perlu mendapat perhatian khusus pemerintah, di antaranya, jembatan untuk ruas jalan  Serawai – Ambalau, jembatan  jalur Ketungau ada Dua unit.

Target pemkab Sintang, jembatan – jembatan ini di harapkan tuntas pada tahun 2019 ini melalui dana murni APBD, DAK, dana hibah Kementrian PUPR senilai  9,3 M, papar bupati.

Tidak hanya jembatan, Bupati juga sampaikan terkait percepatan pembangunan jalan menyongsong Intruksi presiden nomor.1 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negera(PLBN) dan PLBN  Sungai Kelik yang masuk  nomor urut 3 skala prioritas.

Kaitan PLBN Sungai Kelik, maka  jalan poros  Sintang  menuju Jasa  Sungai Kelik, juga menjadi prioritas,  beber bupati.

Ia juga menginformasikan bahwa dari hasil kunjungannya bersama gubernur meninjau jalan provinsi 58,7 KM di Sintang, yang mendesak mungkin menuju Seboho, ujar bupati.

Masih dalam kesempatan itu, bupati Jarot juga ungkapkan bahwa pada kunjungan gubernur, sekalian telah meninjau tanah lokasi rencana kantor gubernur dan DPRD Provinsi Kapuas Raya (PKR).

Meski lokasi itu masih di rahasiakan, tapi peninjauan tersebut merupakan hadiah bagi masyarakat PKR umumnya.

Bahkan untuk menindak lanjuti dua lokasi dimaksud, gubernur ungkap bupati Jarot, telah menyediakan anggaran sekitar 1,1 milyard dan 9 ratus juta rupiah.

Sekitar ratusan undangan pada ramah tamah itu, merasa senang dan puas atas kunjungan gubernur apalagi setelah mendengarkan tindak lanjut rencana PKR dari ke dua pejabat. (Humas/Js)

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan