Hadiri Sosialisasi Satgas Pungli

 Sintang

Sosialisasi Satgas Pungli.

Sintang,KRP.Com

Upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau good governance di Kabupaten Sintang,  Pemerintah daerah itu menggelar sosialisasi Peraturan Presiden tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan liar (Satgas-Pungli).

Kegiatan tersebut melibatkan Kejaksaan Negeri Sintang dan Kepolisian Resor Sintang.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang pencegahan tindak pidana korupsi tersebut, sasarannya adalah, menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Melayani (WBM).

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Pancasila Sintang, Rabu (17/7) juga dihadir, Kapolres Sintang, Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, para pimpinan OPD dilingkungan daerah itu.

 

Bupati Jarot menyampaikan, pesan Presiden Republik Indonesia pada periode 2019 – 2024 ada lima program prioritas antara lain, pertama melanjutkan pembangunan infrastruktur, kedua prioritas pembangunan sumber daya manusia, ketiga mempermudah urusan investasi, keempat reformasi birokrasi, dan yang kelima adalah pengelolaan anggaran harus tepat sasaran.

Konteks implementasi Perpres tentang Saber Pungli ujungnya adalah penggunaan anggaran harus tepat sasaran, agar memberikan dampak dan manfaat yang baik kepada masyarakat, terutama masalah ekonomi, sosial dan kesejahteraan.

Sejalan dengan Perpres tentang pencegahan Korupsi dan sapu bersih pungli, yang sasarannya WBK dan WBM kita harapkan dapat berjalan dengan baik, tambahnya.

Sekali lagi pinta Jarot, peserta selepas sosialisasi harus sudah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang korupsi mana yang tidak, tetapi yang paling penting bahwa peranan dari pada Kepolisian dan Kejaksaan itu adalah melakukan pembinaan, agar seluruh penyelenggaraan kegiatan bisa berjalan dengan baik, pesan Bupati Sintang.

Sementara itu, Kapolres Sintang, AKBP. Adhe Hariadi, S.I.K, MH, menjelaskan, dampak daripada pungutan liar, pertama adalah ekonomi biaya tinggi, rusaknya tatanan masyarakat, menghambat pembangunan, masyarakat dirugikan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Masih kata Kapolres Sintang, bahwa Saber Pungli memiliki wewenang dalam melakukan tugasnya, diantaranya,  bisa membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli, melakukan pengumpulan data dan informasi, mengkoordinasikan dan melaksanakan oprasi pemberantasan pungli, melakukan oprasi tangkap tangan, dan sebagainya”, ucapnya.

Kejari Sintang Imran menjelaskan,  apa itu WBK dan WBM, artinya adalah predikat yang diberikan kepada pimpinan dan jajarannya karena telah membangun komitmen bersama no KKN (Kulusi, Korupsi, Nepotisme).

Kemudian apa itu WBM, WBM itu sendiri adalah Wilayah Bersih dan melayani, artinya telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik dalam pelayanan publik”, kata Imran.

Kemudian, PLT. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Hengky Arianto, mengatakan kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan dengan tujuan membangun komitmen bersama untuk tidak korupsi alias menggunakan anggaran sesuai tujuan.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah, meningkatkan keadilan dan kepastian hukum dalam kesejahteraan masyarakat, kata Hengky. (Humas/Js)

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan