Lagi, Pemkab Sintang Bahas Raperda

 Sintang

Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 di Ruang balai Ruai Rumah Dinas Bupati Sintang.

Sintang,KRP.Com-Dalam rangka melaksanakan Pemerintahan yang baik Good Governance     serta  mewujudkan pelaksanaan Pembangunan  dan Peningkatan Pelayanan  kepada masyarakat  Pemerintah Kabupaten Sintang hari ini Rabu, (06/06)  melaksanakan Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018.

Acara itu dilaksanakan  di Ruang balai Ruai Rumah Dinas Bupati Sintang yang dihadiri  Sekretaris Daerah  (Sekda) Kabupaten Sintang  Dra. Yosepha  Hasnah, M.Si sekaligus  membuka  acara kegiatan.

Sekda dalam sambutannya menyatakan,   Raperda ini sangat penting dalam rangka mendukung penyelenggraan roda  pemerimtahan  dalam menyamakan persepsi  peningkatan kinerja  dan koordinasi  dalam penyusunan produk hukum  daerah.

Selain itu, mewujudkan peneyelenggaraan  pemerintahan yang bersih  dan baik, diperlukan regulasi sebagai landasan yuridis  dalam pelaksnaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik dipemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Karena nantinya setelah jadi Peraturan Daerah (PERDA) maka keputusan kepala Derah kokoh dan  mendasar dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah, jelasnya.

Sementara itu,   Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang   Herkolanus Roni  menyatakan, kegiatan pembahasan Raperda tahun 2018 ini ada  sebanyak 7 raperda.

Diantaranya, raperda tentang   Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Psitropika dan Bahan Adiktif lainnya.

Dua, Tentang Kawasan Strategis Kabupaten Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serawai Ambalau.

Tiga, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Derah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Empat, Tentang Penataan Desa, Lima, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Daerah Kabupaten Sintang Nomor. 2 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Enam,  PERDA Tahun.2018 Tentang  Perpustakaan dan PERDA  Tahun 2018 Tentang Badan  Permusyawaratan Desa.

Dalam pembahasan ini, tampil narasumber  Kepala Organisasi perangkat daerah  terkait, jelas Roni. (Humas/Js)

Author: 

Related Posts

Leave a Reply