Lakukan Dialog Pembangunan di Merti Jaya

 Sintang

Bupati Sintang, dr. H. Jarot Winarno, bersama Ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward dan sejumlah kepala OPD melakukan dialog pembangunan dengan masyarakat Tempunak Hulu di balai desa Merti Jaya, Kecamatan Tempunak

 

Sintang, KRP.Com-Bupati Sintang, dr. H. Jarot Winarno, bersama Ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward dan sejumlah kepala OPD melakukan dialog pembangunan dengan masyarakat Tempunak Hulu di balai desa Merti Jaya, Kecamatan Tempunak, Selasa malam (30/1/2018).

Acara itu dilakukan usai Bupati meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro Mikro (PLTMH) dan pipanisasi air bersih serta sebuah home stay di Dusun Lebuk Lantang, Desa Riam Batu.

Dialog dimulai dengan paparan oleh Bupati mengenai capai usaha yang dilakukan pemerintah mengenai pembangunan jalan dan jembatan, listrik hingga pemekaran daerah.

Dari kalangan masyarakat diwakili beberapa tokoh masyarakat yang mengemukakan masalah yang terjadi disana.

Mengenai kondisi jalan Simpang Begandung, bupati sebutkan sejak tahun lalu dikerjakan dengan dua dana, dana Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) untuk penimbunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) untuk beton di titik-titik terparah.

Tapi sambung Jarot seraya  mohon beribu ampun kepada masyarakat, karena kena hujan jalan tersebut ni empai udah (belum selesai. Red).

Jadi pekerjaan proyek tersebut, diberi tambahan waktu pengerjaan selama 50 hari setelah itu waktu pemeliharaan selama 6 bulan,” tambahnya lagi.

“Jadi maksud aku, tentu masukan dari masyarakat sangat penting. Mari sama-sama kita kawal karna itu jalan kita semua,” himbau dr. Jarot.

Persoalan jalan yang kedua, ruas Pulau Mandong kira-kira 3 bulan lalu lewat Tinong Baru, betarik dua kali, lepas itu, dari Pagal Baru ke Pulau Mandoung, tepekang (buntu.red).

Maka, jalan itu sedang dibeton pake dana tahun kemarin. Kita juga sudah mengalokasikan untuk minta tolong TNI melalui karya bhakti TNI. Segera akan dikerjakan, ungkapnya.

Buapti tegaskan, pihaknya tidak bisa mengerjakan di hulu Tempunak kalau jembatan Mansik ndak jadi. karena itu, jembatan jadi baru kita kerja, katanya.

Mengenai pemekaran kecamatan, Ada yang sudah di meja Menteri Dalam Negeri. Khusus Tempunak Hulu baru saja mendapat rekomendasi dari Gubernur.  Hal ini disebabkan oleh lamanya proses penetapan batas di Desa Sunsung dan Bongkong.

Maka itu kita ni kan mau jadi kecamatan baru, masalah listrik juga kan penting. Nanti aku mau ajak orang PLN untuk ikut mikirkanlah,” janji dr. Jarot.

Masalah lain, yakni tower untuk sinyal HP,” kata dr. Jarot. Juga akan diupayakan.

Soal pendidikan juga diungkapkan, Ipaso, salah seorang  tenaga honor di Desa Gurung Mali menyampaikan keluhannya atas keberadaan guru garis depan (GGD).

Kemarin kita di Tempunak sudah ada guru garis depan, secara pribadi menurut saya itu menutup peluang orang daerah menjadi pegawai,” ungkap Ipaso. “Bagaimana kira-kira solusi, untuk guru honor di wilayah kita?” tanyanya.

Atas pertanyaan itu, Jarot menjelaskan, GGD itu program yang baik tapi semua daerah menolak.

Kita termasuk yang menolak GGD. Tapi orangnya sudah datang mau bantu ngajar masa kita usir. Mereka datang dari jauh,” jawab dr. Jarot.

Bupati Sintang itu lalu menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan beberapa langkah terkait hal tersebut.

Pertama, Pemda Sintang sudah menyurati gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kedua, Pemda Sintang juga melayangkan surat kepada Menteri Pendidikan, untuk audiensi, namun langkah ini belum terlaksana.

Ketiga, pemda Sintang memberikan himbauan kepada seluruh kepala sekolah dan pengawas, agar pembayaran honor, tidak berdasarkan jam mengajar, karena dengan adanya GGD tentu berdampak pada berkurangnya jam mengajar guru honor.

Langkah selanjutnya, Pemda Sintang pada tahun 2018 akan membuka honor kontrak daerah untuk 100 orang.

“Seleksinya akan sedang kita siapkan. Adanya di dinas infonya,” kata dr. Jarot.

Kontrak daerah ini diutamakan desa-desa yang jauh dan terpencil.

Prioritas pada guru-guru yang sudah lama honor, paling tidak diangkat honor kontrak daerah, tambahnya lagi.

Yakobus Unak dari Sungai Buluh menyampaikan usulan agar diupayakan pengawalan penggunaan dana desa oleh aparat TNI.

“saya mau usul pak Bupati, penggunaan dana ADD untuk pembangunan agar masyarakat tau sebaiknya dikawal oleh aparat.

Hal ini penting menjaga hal adanya proyek fiktip, kata Unak.

Hal itu juga diatanggapi bupati dengan mengatakan, Soal pengawalan ADD, pemerintah pusat sudah ada perjanjian kerjasama dengan kepolisian.

Jadi di kita ada pengawasan oleh anggota polri melalui Babintantipmas, juga ada dari kejaksaan.

Jadi, masyarakat boleh melaporkan ke anggota polri terdekat. Tetapi mereka mengawalnya sifatnya pembinaan,” tandas dr. Jarot.

Tonimus, selaku ketua adat di Desa Jaya Mentari, menyampaikan  permintaan untuk pemerintah supaya memperhatikan masalah santunan.

Jeffray, selaku ketua DPRD Sintang sekaligus Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Sintang menjelaskan bahwa pihkanya telah berupaya sedemikian rupa upaya-upaya untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat.

“Semua yang masuk sudah kita sampaikan usulan ke pemerintah. Tentu nanti dikaji juga oleh dinas-dinas, ini perlu waktu” kata Jeffray.

Sebagai langkah awal, saya berharap desa-desa mau mengusahakan santunan yang layak, meskipun jumlahnya mungkin baru bisa kecil-kecil, agar kita tidak terlalu menggantungkan diri semua hal ke APBD,” himbaunya. (Humas/Js)

Author: 

Related Posts

Leave a Reply