Launching LBH Cempaka

 Sintang

Sintang,KRP.Com

Bupati Sintang dr. Jarot Winarno, Jumat (19/7) melaunching Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cendikiawan Muslim Pembela Keadilan (CEMPAKA).

LBH Cempaka berkantor di Sekretaryat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jl. MT Haryono, KM 3, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu.

 

Hadir dalam acara tersebut perwakilan Forkopimda Pengurus ICMI dan LBH Cempaka, mahasiswa dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutanya Jarot mengatakan pemerintah Sintang memberikan apresiasi dan sangat mendukung terbentuknya LBH Cempaka – ICMI Sintang ini.

Terbentuknya LBH Cempaka ICMI tentunya didasari untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat dalam penegakan hokum, terutama masyarakat miskin dan termanjinalkan.

LBH Cempaka berdiri di Sintang tentulah dalam prakteknya, tidak memandang suku, ras, agama dan golongan, serta tidak di pungut biaya apapun.

Saya ingin LBH Cempaka dan ICMI ini rahmatan lil alamin, tunjukan adanya LBH Cempaka – ICMI ini menjadi rahmat bagi seluruh masyarakat Sintang, pesannya.

Jarot menceritakan saat ini adanya seorang wanita bernama Rika Sukarti asal Tebidah Kayan Hulu terjebak dalam perkawinan ilegal dibawa suaminya ke Beijing.

Setelah itu di ceraikan, kemudian pasportnya di tahan sehingga sekarang masih terkatung-katung hampir enam bulan sudah di KBRI Beijing, belum bisa pulang ke tanah air.

Nah,… barangkali ini bagian yang bisa LBH Cempaka dampingi, kita upayakan untuk bisa kembali ke Nanga Tebidah.

Contoh kasus lain, mengenai kebijakan publik yang dianggap tidak pas, misalnya, masalah sarang walet dan kebun sawit, kata Jarot.

Yang pasti lanjut Jarot, pemerintah tetap melakukan pembinaan terhadap organisasi bantuan hukum melalui Kementrian Hukum dan HAM.

Melalui badan pembinaah hukum nasional dengan melakukan pembinaan dimulai dari pengesahan terlebih dahulu, aspek legalitas, verifikasi dan akreditasi. 

Kemudian setelah diakreditasi dari 524 organisasi bantuan hukum hanya ada di 512 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dari 514 Kabupaten/Kota.

Artinya ada dua yang belum ada, mungkin di Kab. Sintang ni termasuk yang dua tadi yang belum ada ni, yang terverifikasi dan terakreditasi, cita-cita LBH Cempaka ini bisa terverifikasi dan terakreditasi akan memiliki akses pendanaan karena mereka membantu dalam hal pendanaan juga”kata Jarot.

Sehingga menurut Jarot keberadan LBH Cempaka ini harus di suport atau di dukung agar bisa menjadi benchmark dan contoh yang baik bagi lembaga bantuan hukum dan komponen bangsa lain.

Sementara itu Ketua ICMI Orda Sintang, Kurniawan mengatakan secara organisatoris ICMI mempunyai obsesi salah satunya adalah menyelenggarakan pemberdayaan dan advokasi baik di bidang sosial,ekonomi,hukum dan budaya dalam rangka meningkatkan martabat rakyat kecil dan kelompok yang lemah,

Itulah yang diamanahkan anggaran dasar ICMI. Sehingga dengan amanah tersebut ICMI melakukan diskusi panjang, hingga akhirnya diambil kesimpulan dan berteguh hati harus adanya suatu lembaga bantuan hukum yakni yang di beri nama Cendikiawan Muslim Pembela Keadilan (CEMPAKA).

Namanya cantik lagi, namanya bungga, bunga cempaka ini indah di pandang mata dan memberikan wangi yang harum, mudah-mudahan hadirnya Cempaka ini mengindahkan dan mengaharumkan terutama bagi rakyat kecil dan kelompok yang lemah”harap Kurniawan.

Ketua LBH Cempaka, Hartati mengatakan berdirinya LBH ini didasari pada upaya untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat miskin dan termanjinalkan khususnya di Kab. Sintang.

Tujuan berdirinya adalah untuk melaksanakan Rule of the law dan merupakan akses terhadap keadilan yang memiliki peran instrumental dalam pencapaian tujuan nasional sebagai mana diamanatkan dalam alenia keempat UUD Negara RI 1945.

Memenjalankan amanat undang-undang no 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang merupakan perwujudan dari pemenuhan hak bantuan hukum sebagai bagian dari aksesebelitas terhadap keadilan khsusunya untuk kelompok miskin dan termajinalkan.

Memenjadi lembaga yang siap memberikan pelayanan bantuan bagi masyarakat miskin dan termajinalkan dalam memperoleh keadilan hukum dan hak asasi manusia dan membantu pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang sadarkan hukum khususnya di Kabupaten Sintang. Jelas Hartati. (Humas/Js)

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan