PAN dan Perindo, Minta KPU dan Bawaslu Tindak Pelanggar Pilkada

 Sintang

Fransiskus.

Sintang, KRP.Com

Pengurus Partai Amanat Nasional, Antonius Isdianto dan Pengurus partai Perindo, Agustinus, minta tegas KPU dan Bawaslu daerah itu terhadap semua pelanggaran Pilkada Sintang yang dilakukan paslon dan timnya.

Hal itu terungkap saat keduanya ditanya media ini (14/10)  mengenai kenetralan KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan kampanye dan  APK lainnya,

Anton menjawab, khusus di kota Sintang banyak, salah satunya baliho, baliho  salah satu kandidiat jauh beda jumlahnya dengan baliho kandidat lainnya.

Demikian juga dengan waktu penertiban baliho itu, KPU dan Bawaslu seharusnya berlaku adil terhadap hal ini, baik baliho yang di jalan –jalan ke desa dan dusun, sambung Anton.

Tidak hanya soroti baliho, mereka juga menyayangkan KPU dan Bawaslu tidak menegor salah satu paslon yang melakukan bakti sosial dan sunat massal.

Padahal, dalam peraturan KPU tambahan, kegiatan tersebut dilarang alias tidak diperbolehkan lantaran dikhawatirkan menjadi klaster baru covid 19, timpal Agustinus.

Kami tidak perlu sebutlah paslon nomor berapa dan dimana kegiatan itu sebab kegiatan itu sudah viral di medsos, hanya pinta Koalisi Sintang Baru sekarang, segeralah KPU dan Bawaslu menindaklanjuti informasi ini, ujar keduanya.

Menyikapi hal itu, Ketua Bawaslu Sintang Fransiskus menegaskan akan berkoordinasi kepada KPU untuk semua hal terjadi oleh salah satu paslon cabup cawabup daerah itu.

Bahkan akan segera memantau Alat Peraga Kampanye (APK) yang dinilai melanggar aturan, serta akan memberikan teguran tertulis apabila ditemukan pelanggaran tersebut.

Mengenai bakti sosial, Fransiskus menjelaskan Pasal 88C Ayat (1). Disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk berikut.

Rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik,” bunyi dokumen salinan PKPU 13 tahun 2020, jelasnya.

Apa bila ada laporan mengenai kecurangan kampanye, Bawaslu akan memberikan sanksi pertama berupa peringatan tertulis.

Sanksi kedua menghentikan dan membubarkan kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran.

Bagi siapa saja yang merasa dan melihat ada kecurangan dalam pelaksanaan kampanye, silahkan laporkan ke Bawaslu atau KPU, kami akan menindaklanjuti demi terciptanya Pilakada damai, tutupnya. (Igo/Js

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan