Pemda Sintang Raih Peringkat Tiga KIP Se Kalbar

 Sintang

Bupati Sintang H. Jarot Winarno, saat Penganugerahan penghargaan keterbukaan informasi publik di Balai Petitih, Kantor Gubernur, Rabu (10/1/2018)

 

Sintang, KRP. Com-Pemerintah Kabupaten Sintang meraih Peringkat Ketiga dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dalam hal keterbukaan Informasi.

Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat kepada Bupati Sintang H. Jarot Winarno, di Balai Petitih, Kantor Gubernur, Rabu (10/1/2018).

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat menggelar acara penganugerahan Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2017 dengan tema meneropong pelayanan informasi publik untuk Kalbar terang.

Pemeringkatan penilaian badan publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat merupakan tugas yang harus dilaksanakan untuk memonitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keterbatasan Informasi Publik pada badan publik.

Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia Tulus Subarjono menyampaikan selamat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang sudah dianugerahi sebagai provinsi terbuka pertama di Indonesia.

Keterbukaan informasi ditandai dengan tertib administrasi.

“Saya juga menegaskan penghargaan ini luar biasa.  Administrasi,  laporan dan arsip harus baik sehingga pejabat PPID harus profesional. 

Goodwill dari pimpinan juga harus menjadi pendukung keterbukaan informasi publik sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Undang-Undang KIP harusnya menjadi pedoman pemerintah dalam berkomunikasi dengan masyarakat. 

Jadikan ini semangat untuk terbuka.  Jaga dan pertahankan keterbukaan informasi publik ini.

Masyarakat juga harus memanfaatkan keterbukaan informasi publik ini dengan sebaik-baiknya.  Gunakan hak bertanya dengan penuh tanggung jawab” terang Tulus Subarjono.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Rospita Vici Paulyn menyampaikan terima kasih kepada pimpinan badan publik yang sudah bersedia mendukung keterbukaan informasi publik di Kalbar.

“Kami sudah menilai 200  badan publik yang ada di Kalimantan Barat dan sudah kami bagi kedalam delapan kategori yakni pemerintah kabupaten/kota,  partai publik, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat/non government organization, lembaga vertikal, lembaga struktural, lembaga non struktural, BUMN/BUMD. 

Penilaian ini merupakan yang pertama kalinya kami lakukan. Kami terus mendorong agar badan publik bisa memberikan pelayanan informasi dan memberikan data serta informasi kepada masyarakat secara baik.

Pemeringkatan ini untuk mengetahui kepatuhan badan publik khusus pada keterbukaan informasi publik, mendapatkan gambaran keterbukaan informasi oleh badan publik serta mendapatkan gambaran kinerja PPID masing-masing badan publik.

Kami sudah mengirim kuesinoner ke 200 badan publik. Hasil kuesioner tersebut sebagai informasi awal untuk kami himpun, kemudian kami melakukan kunjungan ke badan publik yang sudah mengembalikan kuesioner tersebut untuk melihat antara kebenaran kuesioner yang sudah diisi dengan fakta dilapangan.

Ada empat indikator yang kami nilai yakni mengumumkan informasi publik dengan bobot 25%, menyediakan informasi publik dengan bobot 20%, melayani informasi publik dengan bobot 25%, dan mengelola dan mendokumentasikan informasi publik dengan bobot 30%.

Kami sudah membentuk Tim Penilai yang berjumlah 10 orang anggota yang terdiri dari 5 orang anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, PPID Utama Provinsi Kalbar, Dinas Kominfo Provinsi Kalbar, Akademisi, perwakilan media cetak dan perwakilan media elektronik. Hasil rapat pleno Tim Penilai sudah memutuskan dan menetapkan :

  1. Peringkat pertama untuk kategori Partai Politik adalah Partai Gerindra
  2. Peringkat pertama untuk Kategori NGO/LSM adalah Perkumpulan Pancur Kasih
  3. Peringkat pertama untuk kategori perguruan tinggi adalah Universitas Tanjungpura Pontianak
  4. Peringkat pertama untukkategori BUMD/BUMN adalah PLN Wilayah Kalbar
  5. Peringkat pertama untuk kategori lembaga non struktural adalah Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalbar,
  6. Peringkat pertama untuk kategori lembaga vertikal adalah LPP RRI Pontianak
  7. Peringkat pertama untuk kategori lembaga struktural adalah Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalbar
  8. Peringkat pertama untuk kategori pemerintah kabupaten/kota adalah Kota Pontianak, peringkat kedua Kabupaten Landak dan peringkat ketiga Kabupaten Sintang.

Antoni Sebastian Runtu Kadis Kominfo Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan sudah tujuh tahun Undang-Undang KIP diberlakukan di Indonesia.  “Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memandang undang undang ini sangat penting untuk mendorong pemerintah dan masyarakat modern.

Undang-Undang ini mengatur hubungan pemerintah dengan masyarakat yang baik.  Kita harus mengupayakan pemerintahan yang terbuka dengan memberikan ruang bagi masyarakat dan pengawasan. 

Pemerintah harus memanfaatkan teknologi informasi yang mendukung keterbukaan informasi sehingga memungkinkan masyarakat terlibat secara elektronik pula. 

Saya mengapresiasi pemerintah daerah dan badan publik lainnya yang sudah berusaha memberikan pelayanan informasi secara terbuka. 

Perbaiki terus prosesnya sehingga masyarakat merasakan kehadiran negara.

PPID yang sudah ada dapat difungsikan dengan baik  dan pemda harus memberikan anggaran untuk operasional PPID di daerah” terang Antoni Sebastian Runtu. (Humas/Red)

Author: 

Related Posts

Leave a Reply