Pemerintah, DPRD dan Pengusaha Diskusikan Pajak

 Sintang

Abdul Syufriyadi, Sandan dan pihak Bank Kalbar.

Sintang,KRP.Com

Pemerintah daerah Kab Sintang yang diwakili Bappenda, PT.Bank Kalbar, Ketua Komis C DPRD Sintang, diskusikan  pajak hotel dan restoran, menyusul di launchinya alat  Tapping Box dan Mobile Post, Selasa (10/12) di Aula Bappenda Sintang.

Tapping Box dan Mobile Post,  Dua buah alat beda fungsi tersebut, yang akan di adakan PT.Bank Kalbar, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pengawas external, menurut pemerintah sudah waktunya di terapkan di daerah itu.

Tujuan utamanya jelas, yakni guna mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dari hotel dan restoran.

Menyikapi penggunaan alat tersebut, sejumlah pesertaperwakilan hotel dan restoran, tidak mempersoalkan alat danfungsinya, namun justru menyoroti besaran pajak 10 % yang dibebankan pengusaha kepada konsumen.

Menurut sejumlah pengusaha restoran, besaran maksimal pajak 10 % memang amanah UU tetapi, kenapa pemerintah daerah memakai dasar maksimal kenapa tidak minimal.

Abdul Syufriadi, Ka Bappenda Sintang mengatakan, di kab Sintang penggunaan alat ini masih terbatas yakni hanya 10 unit saja dulu, kalau alatnya sudah tersedia oleh Bank Kalbar maka akan dipasang di hotel dan restoran yang memiliki perangkat internet.

Sementara kenapa pemerintah daerah Sintang melaksanakan pemungutan pajak daerah 10 % sudah mempunyai dasar yang kuat, baik secara hukum dan akademisi saat memutuskannya melihat fakta pertumbuhan ekonomi masyarakat Sintang.

Dalam kesempatan itu, pihak Bank Kalbar – pun mempersentasikan alat tersebut dan cara mengoperasikannya. Ketua Komisi C DPRD Sintang, Sandan, menyikapi diskusi pajak hotel dan restoran daerah 10 %, justru mengajak pengusaha sadar akan pembangunan yang pesat dewasa ini.

Menurut Sandan, pengusaha janganlah hanya melihat jumlahnya 10 % merasa besar, tapi tidak menyadari jumlah 10 % tersebut dari mana.

Pihaknya (Komisi C-red) sebagai mitra pemerintah bidang pendapatan daerah mengakui aktif komunikasi soal pajak, tapi bukan berarti menekan wajib pajak, tegasnya. (Js) 

 

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan