Pimpin Rakor Raperda Pembentukan Kecamatan

 Sintang

Wakil Bupati Sintang, Askiman saat memimpin Rakor Raperda pembentukan kecamatan.

 

Sintang, KRP.Com-Wakil Bupati (Wabup) Sintang, Askiman memimpin jalannya rapat koordinasi (Rakor) tindak lanjut rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pembentukan kecamatan di Kabupaten Sintang.

Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, pada hari Selasa (27/3/2018).

Turut hadir dalam rakor tersebut, Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra, Sekretariad Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Ketua DPRD Sintang, dan Asisten bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.

Wabup dalam arahannya mengatakan, ada 18 Kecamatan baru yang diusulkan tetapi hanya 11 yang memenuhi syarat.

Dari 11 kecamatan yang memenuhi syarat tersebut, pun masih ada permasalahan terkait dengan batas wilayahnya”, kata Askiman.

Diantranya, sengketa batas wilayah Sepauk Hulu Kab Sintang dengan Kabupaten Sekadau, oleh sebab itu rancangan peraturan daerah yang bersangkutan tidak dapat dilakukan untuk pengesahannya, sambungnya.

Askiman mengungkapkan, pemekaran sejumlah kecamatan di Kabupaten Sintang tidak lain tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi kegawatdaruratan infrastruktur dasar.

Sintang yang memiliki luas wilayah kurang lebih 21.000 km persegi, dengan pembiayaan daerah yang minim, tidak mungkin dapat mengatasi masalah-masalah tadi.

Maka solusi satu-satunya adalah pemekaran, karena dengan pemekaran, kalau ini tidak dilakukan maka sampai kapan ini bisa teratasi, tambahnya.

Askiman mencontohkan Lombok, kini memiliki 5 Kabupaten/Kota, kemudian Solo, memiliki puluhan Kabupaten/Kota yang jaraknya tidak jauh.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Alexander Rombonang menjelaskan, Syarat untuk pembentukan pemekaran Kecamatan itu ada tiga.

Pertama persyaratan biasa, kedua persayaratan administrasinya, yang ketiga persyaratan secara teknis.

Kalaulah ketiga persyaratan tersebut sudah memenuhi maka bisa terbentuklah kecamatan baru”. Kata Alexander

Alexander menjelaskan apa-apa saja yang menjadi syarat dasar dalam pembentukan kecamatan sesuai Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, “ya syaratnya jumlah penduduk minimal setiap desa 1.500 jiwa/300 KK.

Sedangkan untuk penduduk kelurahan minimal 2.000 jiwa/400KK.

Kemudian syarat yang kedua, luas wilayah minimal 12,5 km persegi, syarat yang ketiga jumlah desa minimal 10 desa, dan 5 untuk kelurahan kota.

Kemudian usia minimal kecamatan induk, usia penyelenggaraan pemerintahannya sudah berjalan minimal 5 tahun sejak diberikan kode wilayah, jelasnya.

Saat ini, sambung Alexander, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sedang berupaya mengusulkan pemekaran wilayah yang sesuai dengan aturan berlaku.

Tentu tidak serta merta semua usulan kita akomodir , maka dari itu bersama sama kita melihat, mengklusterkan, mana yang memenuhi syarat dan mana yang tidak memenuhi syarat.

Kalau yang tidak memenuhi syarat kita cari bagaimana caranya pemecahannya, sekali lagi kita kembalikan ke Pemkab Sintang untuk menyikapi itu” tuturnya. (Humas/Js)

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan