Pimpin Rapat Sengketa Batas Desa

 Sintang

Wakil Bupati Sintang, Drs. Askiman, saat memimpin rapat sengketa wilayah batas desa di Balai Pegodai.

 

Sintang, KRP. Com.-Wakil Bupati (Wabup) Sintang, Drs. Askiman, Senin (2/4) memimpin rapat sengketa wilayah batas desa di Balai Pegodai komplek rumah dinas wakil bupati Sintang.

Rapat ini merupakan proses monitoring dan evaluasi atas kinerja tim penyelesaian sengketa batas terdiri dari beberapa instansi terkait.

Diantaranya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Tata Ruang, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Wabup mengatakan, tahun ini 100an desa yang masuk desa pemekaran wilayah tetapi masih ada masalah soal batas.

Ada batas-batas yang belum disepakati, ada juga yang sudah disepakati namun belum ada penegasannya, itulah yang harus kita selesaikan segera, pinta Wabup.

Menurut Askiman, konflik yang berkaitan dengan penegasan penetapan batas wilayah desa akan memicu munculnya ketidakstabilan di Sintang. Sebab itu tim perlu cari langkah-langkah segera menyelesaikan tapal itu.

Prinsipnya, kita (pihak pemerintah) harus netral, kita gunakan dasar peta tata ruang kabupaten dan kita gunakan peta pembentukan desa lama, saran kata Askiman.

Ia sebut lagi, lakukan sosialisasi peraturan bupati (perbup) tentang penegasan bahwa hak masyarakat atas sumber daya alam sebelumnya dimiliki secara turun temurun tidak berubah oleh karena adanya penegasan batas wilayah.

Pada kesempatan itu, Plh. Kepala Dinas PMPD (pemdes), Ulidal Mohtar menyampaikan beberapa kendala yang terjadi dalam proses sengketa batas wilayah desa. 

Ulidal menyebut, Prosesnya agak rumit karena masing-masing pihak berkeras atas batas-batas yang diklaim oleh masyarakat, sehingga muncul perdebatan yang cukup emosional.

Ada konflik kepentingan yang muncul setelah batas wilayah dibuat namun belum ditegaskan, misalnya keberadaan perusahaan di daerah batas wilayah,” kata Ulidal lagi.

Kita hanya mampu mengakomodir 1-2 desa setiap tahun, karna keterbatasan anggaran,” pungkasnya. (Humas/Js)

Author: 

Related Posts

Leave a Reply