PPID – Gubernur dan Bupati/Wali Kota Teken Deklarasi KIP

 Sintang

Sintang, KRP.Com-Selain penganugerahan Pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2017, dilakukan juga Deklarasi Keterbukaan Informasi Publik yang dokumennya ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Walikota Se Kalimantan Barat.

Deklarasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka sebagai tindak lanjut terpilihnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih peringkat pertama dalam keterbukaan informasi tingkat nasional pada 21 Desember 2017 lalu.

Deklarasi keterbukaan informasi publik se Kalimantan Barat merupakan kesadaran bahwa keterbukaan merupakan syarat mutlak dalam demokrasi sebagai perwujudan pemerintahan yang terbuka menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Komitmen untuk menyediakan informasi yang lengkap secara terbuka,  transparan dan akuntabel. Serta siap melayani permintaan informasi secara cepat,  tepat waktu,  biaya ringan,  dan cara sederhana serta membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Bupati Sintang H. Jarot Winarno turut menandatangani dokumen deklarasi tersebut.

Pada 2017 lalu, Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sintang pada 20 Oktober 2017 sudah mengirim Self Assesment Questionnaire (SAQ) Tahun 2017 ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

Setelah itu, Tim Penilai Keterbukaan Informas Badan Publik Kalimantan Barat melakukan kunjungan dan penilaian Badan Publik di  Sintang, Rabu Siang (8/11) Dalam Rangka Pemeringkatan Badan Publik atau Self Assesment Questionnaire (SAQ) Tahun 2017.

Tim Penilai yang terdiri dari Rospita Vici Paulyn Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dan anggotanya Hawad Sriyanto, Chatarina Pancer Istiyani, SY Muhammad Herry, dan Abang Amirullah serta didampingi anggota tim penilai lainnya seperti PPID Utama Provinsi Kalimantan Barat Fahrul Amri, Yuventius Ivie Pemimpin Redaksi Ruai Televisi, Manajer Produksi Harian Tribun Pontianak Hasyim Ashari, dan Akademisi Untan M. Sabran.

Hasilnya, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat menilai dan menetapkan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai peringkat ketiga sebagai kabupaten yang mampu mengelola keterbukaan informasi publik.  (Humas/Js)

Author: 

Related Posts

Leave a Reply