Rumpak : Lembaga adat juga harus kuat

 Sintang

Dewan Adat Dayak Kecamatan Sepauk.

Sintang,KRP.com

 

Dewan Adat Dayak Kecamatan Sepauk mengadakan pertemuan di Desa Lengkenat, Kecamatan Sepauk, Sabtu (12/9). Pertemuan ini mangangkat tema “Sosialisasi Hukum Adat Dayak Kecamatan Sepauk”. Pertemuan ini dihadiri ratusan masyarakat dayak Kecamatan Sepauk.

 

Peserta oleh panitia dan pemerintah setempat, wajib mengikuti protokol kesehatan Covid 19 seperti, cuci tangan, menggunakan masker, cek suhu badan serta menjaga jarak.

 

Tampak hadir dalam sosialisasi hukum adat dayak tersebut, diantaranya Yohanes Rumpak, S.Pd, MM dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Kalimantan Barat, Temenggung Kecamatan Sepauk, Nurdin S.Sos, mewakili ketua Front Pembela Dayak, Suwandi, mewakili ketua Dewan Adat Dayak, Lipi.

 

Nurdin selaku temenggung kecamatan Sepauk, dalam sambutannya mengatakan, bahwa masyarakat adat sudah dilindungi oleh hukum, tertuang pada Undang-undang dasar pasal 18B tahun 1945.

 

Ia juga mengatakan, masyarakat dayak harus paham tugas dan fungsi pengurus adat dan ketemenggungan, jangan disamakan tugasnya. karena masing-masing punya porsi tugas yang berbeda. Jelasnya

 

Pada kesempatan yang sama Suwandi mewakili ketua Front Pembela Dayak mengatakan, siap mendukung kegiatan apa pun, apalagi tentang hukum adat dayak khususnya di Kecamatan Sepauk.

 

Hanya saja sambung Suwandi, masih ada beberapa desa di Kecamatan Sepauk hukum adatnya masih berbeda, karenanya menurut Suwandi, kedepannya ada kesepakatan menyatukan hukum adat dimaksud maksudnya hukum adat sebenarnya, bukan berarti hukum adat sebelumnya itu salah. Tambahnya.

 

Yohanes Rumpak dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Kalimantan Barat mengatakan, Hukum adat dayak harus kuat, jika hukum adat kuat, masyarakat terlindungi. Tidak perlu orang lain mencampuri, karena kita bisa atur semuanya sendiri. Itu lah kenapa hukum adat harus di tegakkan.

 

Lembaga adat juga harus kuat, inilah tugas pemerintah menguatkan lembaga adat, kita ambil contoh  Kabupaten Landak, temenggung dan perangkat adatnya sudah digaji dari APBD, karena mengingat tugasnya itu berat, pemerintah wajib melindungi, sambungnya.

 

Maka agar semuanya yang diatur dalam hukum adat tersebut berjalan kedepan lanjut Rumpak, pemerintah harus beri perhatian  karena adat itu adalah bagian penting dimana hidup rakyat jelata,  Jelasnya.

 

Agar hal ini tercapai misalnya, Disaat memilih pemimpin, haruslah yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, tutupnya (Igo/Js)

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan