Setda Sintang Buka Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Tentang Penanggulangan Bencana Tahun 2017

 Sintang

Sekda Kab.Sintang, Yosepha Hasnah saat membuka Kegiatan Fasilitasi dan Sosialisasi Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang di Balai Praja Kantor Bupati Sintang.

 

Sintang,KRP-Setda sintang, Dra Yosepha Hasnah,M.Si membuka  sosialisasi peraturan perundang undangan tentang penanggulangan bencana tahun 2017.dihadiri kepala bagaian hukum biro BNPB pusat,kepala BPBD provinsi kalimantan barat,dandim sintang ,kepala polisi resort sintang,dan OPD dilingkungan pemerintah daerah kabupaten sintang,kamis (28/9/2017).

Setda sintang,Dra Yosepha Hasnah,M.si.selaku kepala pelaksana BPBD kabupaten sintang mengatakan Indonesia secara geograpis memiliki potensi berbagai bencana seperti letusan gunung berapi,gempa bumi,sunami,tanah longsor,dan sebagainya.melihat potensi terjadinya bencana maka perlu dipahami bagaimana karakteristiknya,serta bagaimana prinsip penanggulangan bencana tersebut,

Setda sintang,Dra Yosepha Hasnah,M.si mengatakan bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan masyarakat yang di sebabkan oleh faktor alam maupun faktor non alam,seperti faktor manusia itu sendiri sehingga mengakibatkan  kerusakan yang mengakibatkan timbunya korban jiwa manusia,kerusakan lingkungan,kerugian harta benda serta dampak psikologis.

Yosepha mengatakan,kabupaten sintang masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yang menjadi prioritas nasional dalam penaggulangan bencana khususnya di kalimantan barat dan indonesia,tahun ini BNPB sudah menempatkan 3 Helikopter dikalimantan barat salah satunya ditempatkan di kabupaten sintang untuk water booming yang meliputi wilayah kabupaten kapuas hulu,sangau,sekadau,melawi dan wilayah sintang.dalam rangka meminimalisir bencana karhutla.

Tantrisno,selaku tenaga ahli badan nasional penanggulangan bencana(BNPB) pusat,mengatakan karhutla termasuk dalam katagori bencana alam menurut undang undang nomor 24 tahun 2007,dan kalimantan barat khususnya kabupaten sintang merupakan daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan serta bencana banjir,Jelasnya’

Tantrisno,menghimbau penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab kita bersama antara pemerintah daerah dan BNPB (badan nasional penanggulangan bencana)yang telah membentuk (BPBD) badan penanggulangan bencana daerah serta masyarakat secara keseluruhan.lebih pentingnya lagi pemerintah daerah harus mampu memberi perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana tersebut.,Ujarnya.(Humas)

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan