Sosialisasikan Perbup 18

 Sintang

Sosialisasi(Perbup) Sintang Nomor 18 Tahun 2020 tentang tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat.

Sintang,KRP.Com

Wakil Bupati Sintang Drs Askiman, MM, memimpin Tim Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan sosialisasi Peraturan Bupati  (Perbup) Sintang Nomor 18 Tahun 2020 tentang tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat.

Acara yang digelar di Gedung Serbaguna Desa Nanga Dedai pada Selasa, 23 Juni tersebut,  diikuti 31 kepala desa se Kecamatan Dedai, Forkopimcam, dan Pemerintah Kecamatan Dedai sendiri.

Sementara mendapingi Wabup dari jajaran pejabat Pemkab Sintang, antara lain, Yustinus J, Asisten Perekonomian dan Pembangunan , Apolonaris Biong, Inspektur Kabupaten Sintang.

Wabup dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa sosialisasi Perbup dimaksud sangat penting sehingga bisa diterapkan di  masyarakat.

“Pemkab Sintang sebenarnya hanya melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni satu ayat 69 ayat 2 yang menyebutkan bahwa aturan tersebut memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Ada juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang menyebutkan masyarakat hukum adat boleh membuka lahan maksimum 2 hektar untuk ditanami varietas lokal wajib memberitahu kepala desa” terang Askiman

Pemkab Sintang lanjut Wabup,  juga sudah menurunkan aturan tersebut dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang masih mengatur secara umum.

Kàmi turunkan lagi ke dalam  Perbup Nomor 57 Tahun 2016 tentang tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat, tapi masih memiliki banyak kelemahan, ditangkaplah 6 peladang di Sintang kemarin yang akhirnya mendorong kami melakukan perubahan lagi, ungkap Wabup. Akibat peristiwa itu, Keluarlah Perbup 18 ini. Berjalan 2 bulan Perbup 18 ini, kami melihat ada kelemahan lagi. Keluar lagi Perbup 31 yang berisi ada penambahan ayat. Begitu ceritanya” tambah Askiman.

Bakar ladang ini menurut saya, tidak mungkin dihapus. Bagi orang Dayak, bakar lahan bisa untuk usir hama, membuat tanah subur  dan mengurangi keasaman tanah sehingga padi bisa tumbuh subur. Maka pembuat undang-undang ini luar biasa sudah memperbolehkan kita membakar ladang meskipun terbatas terkendali.

Pembatasan 2 hektar per KK sudah sangat wajar. Berladang boleh lebih dari dua hektar. Caranya, membakarnya dua kali diwaktu berbeda. Pesan saya, lanjutkan sosialisasi berikutnya ke masing-masing desa. Sosialisasikan sampai ke dusun dan RT. Supaya masyarakat paham dengan aturan ini, pesan Wabup.

Halim Hartadi Camat Dedai menyampaikan bahwa Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 tahun 2020 ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindngan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 tahun 2020 hanya menambahkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun  2020. Yang ditambahkan ada 3 pasal yakni penjelasan jika terjadi keadaan darurat kebakaran lahan dan asap.

Disini ada hak, tanggung jawab dan kewajiban masyarakat serta pemerintah. Saya berpesan kepada seluruh Kepala Desa yang ada di Dedai untuk menyampaikan informasi Perbup ini kepada warganya. Disini hadir 31 kepala desa, pesan Camat.

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan