Staf Ahli Kasad – Pemkab Sintang Bahas Lapangan Skuadron

 Sintang

Pemkab Sintang Bahas Lapangan Skuadron.

Sintang,KRP.Com

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yustinus, pimpin pertemuan antara pihaknya dengan Tim Kelompok Kerja Staf Ahli KASAD yang datang ke Kabupetan Sintang.

Tujuan tim Kasad datang ke Sintang untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pembangunan Skuadron TNI  Penerbad, pengelolaan sumber daya alami untuk ketahanan nasional dan pembangunan di daerah perbatasan.

Tim Ahli KASAD dipimpin Kolonel Inf. Heri Kuswanto (Paban Sahli Bidang Ideologi dan Kolonel Inf. Sidhi Purnomo (Paban  Sahli Bidang Sumber Daya Manusia) serta didampingi Dandim 1205 Sintang Letkol Inf Eko Bintara Saktiawan dan Kasdim 1205 Sintang Mayor inf Supriyono. 

Hadir dalam pertemuan tersebut, jajaran OPD Pemkab Sintang yang terkait dengan keamanan dan ketahanan negara, pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam.

Kolonel Inf. Heri Kuswanto menyampaikan bahwa pihaknya sedang membuat kajian dan masukan kepada pimpinan angkatan darat terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk ketahanan nasional.

Undang-undang ini belum dikenal oleh banyak daerah, dimana negara ingin agar pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan aspek pertahanan negara, dan Kabupaten Sintang kami hanya memverifikasi data saja, terang Heri Kuswanto

Pembangunan infrastruktur juga akan kami cek sebagai fasilitas pertahanan negara, misalkan ada jalan yang panjang bisa dijadikan landasan pacu pesawat tempur dalam keadaan darurat perang.

Karena itu Kasad mengharapkan agar ada sinergisitas antara pembangunan infrastruktur dengan aspek pertahanan keamanan, kami mau mendengar masukan dari Pemkab Sintang, katanya.

Yustinus menyampaikan bahwa Pemda Sintang sangat mendukung rencana pembangunan skuadron di Sintang, meski ada kendala aturan yang memperbolehkan Pemda hanya membebaskan 5 hektar per tahun.

Atas kendala ini, supaya rencana skuadron terealisasi, maka perlu campur tangan pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat, supaya bisa membebaskan tanah 32 hektar sekaligus (yang dibutuhkan-red).

Dandim 1205 Sintang Letkol Inf Eko Bintara Saktiawan menyampaikan bahwa pihkanya perlu data yang valid tentang garis depan untuk pertahanan negara.

Pembangunan di daerah harus sejalan dengan kepentingan pertahanan negara, Pembangunan jalan, jembatan, gedung dan sebagainya harus memperhatikan aspek ketahanan negara, terang Dandim.

Zulkarnain Kadis Perkim Kabupaten Sintang menjelaskan bahwa panjang jalan kabupaten yang ada diperbatasan sangat panjang sekitar 200 KM dan ada  75 jembatan.

Kami memang belum mempertimbangkan aspek keamanan negara dalam membangun jalan dan jembatan, tetapi jalan paralel perbatasan memang dibangun oleh TNI sehingga kami yakin sudah mempertimbangkan aspek keamanan.

Nah, kami memerlukan spesifikasi jembatan yang layak dilewati alutista sehingga menjadi bahan dinas pekerjaan umum dalam merencanakan pembangunan jembatan di kawasan perbatasan, terang Zulkarnain.

Rosandri Candra dari Dinas Kominfo menjelaskan  bahwa untuk mendukungan kemajuan dan perkembangan kawasan perbatasan, Kominfo sudah banyak membangunkan tower di perbatasan. (Humas/Js)

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan