Teken Perubahan NPHD dengan KPU dan Bawaslu

 Sintang

Perubahan NPHD.

Sintang,KRP.Com

Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Syarief Yasser Arafat mewakili bupati, melakukan penandatangan perubahan  Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang di Ruang Kerja Asisten Pemerintahan Setda Sintang pada Jumat, 3 Juli 2020.

Penandatangan Perubahan NPHD tersebut dilakukan antara Bupati Sintang  dengan Ketua KPU Kabupaten Sintang Hazizah dan Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang Fransiskus Ancis disaksikan anggota KPU Kabupaten Sintang, Anggota Bawaslu Kabupaten Sintang, dan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sintang Budi Harto.

Yasser Arafat menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, terdapat hal-hal yang krusial berubah dari NPHD yang sudah kita laksanakan di akhir 2019 lalu.

Seperti tahapan pencairan sebelumnya harus tiga tahap, sekarang hanya dua tahap yakni 40 persen dan 60 persen. Dan 40 persen ini, 15 Juli 2020 harus sudah dicairkan.

Hal lain yang krusial adalah harus merubah rincian anggaran menyesuaikan dengan protokol kesehatan karena masa pandemi covid-19” terang Syarief Yasser Arafat.

Ketua KPU Kabupaten Sintang Hazizah menjelaskan bahwa pihaknya menjalankan amanah Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 yang mewajibkan KPU untuk melakukan perubahan rincian menyesuaikan dengan kondisi saat ini yakni pandemi covid-19. “kami sudah melakukan penyesuaian atas rincian penggunaan anggaran. Mekanisme dalam pencairan juga mengalami perubahan. Alat Pelindung Diri bukan dari dana hibah atau APBD melainkan dari APBN. Pemerintah sudah menyanggupi untuk itu” terang Hazizah

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Fransiskus Ancis usai menandatangani perubahan NPHD menjelaskan perubahan mekanisme pencairan dan perubahan rincian yang diamanatkan oleh Kemendagri, harus kita ikuti dan laksanakan.

“secara administrasi kita wajib menyempurnakan administrasi terdahulu dengan melakukan perubahan NPHD. Terlepas dari itu, kita menghadapi situasi covid-19, kami di Bawaslu wajib mengoptimalkan dana yang sudah ada dengan merubah beberapa item untuk menyesuaikan kebutuhan di masa pandemi covid-19 ini” terang Fransiskus Ancis (Humas/Js)

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan