Terkait Sengketa Batas Wilayah, Pemkab Sintang Tunggu Keputusan Pempus

 Sintang

Terkait Sengketa Batas Wilayah.

Sintang,KRP.Com

Tindak lanjut penyelesaian sengketa batas antara Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Sekadau pada subsegmen Desa Bungkong Baru Kecamatan Sepauk Kab Sintang dengan Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu, kab Sekadau, dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui video konferen bersama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Senin, (13/7/2020)

Acara penting itu diikuti Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat, perwakilan Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pemkab Sintang diwakili Wakil Bupati Sintang, Askiman, langsung dari Balai Pegodai, Rumah Dinas Jabatan Wakil Bupati Sintang, didampingi Asisten I bidang Pemerintahan dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah itu.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Askiman menyampaikan persoalan sengketa batas wilayah desa Bungkong Baru dan desa Sunsong, merupakan persoalan yang sudah lama terjadi.

Menurutnya, sejak Indonesia belum merdeka persoalan ini sudah muncul, lalu, ditambah lagi dengan persoalan dari masyarakat desa setempat, maka masalah semakin rumit, padahal batas batas wilayah tersebut sudah ada dan diatur melalui batas alam.

Masih menurut Askiman, penyelesaian sengketa batas wilayah ini sudah dilaksanakan beberapa kali namun belum mampu menyelesaikannya,

Maka Pemkab Sintang lanjut Wabup, menyelesaikan persoalan batas wilayah yang sudah menelan waktu kurang lebih 30 tahun ini, perlu keseriusan para pihak yang mana selama ini dirasakan kurang dukungan.

Hal ini dimungkinkan jika memperhatikan sejarah Dua desa ketika mengajukan penomoran registrasi.

Wabup menceritakan, Ketika Pemkab Sintang mengajukan penomoran desa Bungkong Baru ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tidak pernah ditindaklanjuti, tetapi untuk Pemkab Sekadau pada Desa Sunsong sudah memiliki nomor registrasi, mengapa hal ini bisa terjadi, tanya Askiman.

Padahal lajut Wabup, menurut Peta Kabupaten Sintang tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Depdagri berdasarkan peta topografi berskala 1:250.000 wilayah yang disengketakan yakni Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru merupakan wilayah Kabupaten Sintang,

Tidak hanya itu, menurut Peta Rupa Bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Informasi dan Geoparsial berskala 1:50.000 tahun 2012 desa Sunsong dan Desa Bungkong juga masuk kedalam wilayah Kabupaten Sintang.

Jadi, dengan dua data tersebut, Dua desa itu berada di kab Sintang, atau dengan kata lain, Kab Sekadu tidak punya data daan fakta mengajukan penomoran Desa Sunsong.

Masih menurut Askiman, Meski Dua desa itu masih berstatus sengketa, tetapi berdasarkan data dan fakta yang disampaikan Kab Sekadau dan Sintang kepada Kemendagri yang hasilnya  tanggal 18 Oktober 2018 menyatakan bahwa telah disepakati titik yang disengketakan.

Intinya, Pemkab Sintang berharap berdasarkan data dan fakta tadi, pemerintah pusat dapat memutuskan sengketa ini dengan bijaksana, dan mengambil sikap tidak ada yang menang dan yang kalah, kita ikuti saja keputusan dari Pemerintah Pusat akhirnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, A.L. Leysandri menyampaikan, pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan mengambil langkah dan keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan sengketa batas wilayah ini.

Pemprov dan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat akan memutuskan yang terbaik bagi kedua kabupaten namun perlu dukungan semua pihak.

Masih kata Sekda, Tim yang dipimpinnya telah sampaikan Surat Gubernur yang berisi data dokumen sebagai bahan kajian kepada tim Penegasan Batas Daerah untuk wilayah Sintang dan Sekadau kepada Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

Sementara Gubernur sendiri sambung Sekda, terus mendorong tim PBD agar melakukan percepatan penyelesaian sengketa dimkasud, ujarnya. 

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Angeline Fremalco, menyikapi sengketa ini berpendapat bahwa DPRD Provinsi Kalimantan Barat mendukung penuh proses penyelesaian batas wilayah ini dengan data dan fakta.

Komisi yang dipimpinnya optimis bahwa penyelesaian sengketa batas akan berakhir dengan baik – baik saja, kami sebagai komisi yang membidangi sengketa ini, selalu siap memfasilitasi masyarakat mencari solusi yang terbaik sebuah masalah, karena itu, sengeketa batas desa ini dapat selesai, katanya. (Humas/Js)

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan