Wabup Terima 131 Petugas Kesehatan

 Sintang

Wabup Sintang Askiman saat menerima audiensi 131 petugas kesehatan yang magang di RSUD AM Djoen Sintang.

Sintang,KRP.Com-Setelah melakukan aksi mogok kerja 131 petugas kesehatan yang magang di RSUD AM Djoen Sintang, di lanjutkan melakukan audiensi kepada Wakil Bupati Sintang Drs. Askiman.

Audiensi dilaksanakan di rumah jabatan Wabup Rabu (14/11).

Wabup didampingi Direktur RSUD AM.Djoen Sintang dr. Rosa Trifina dan jajarannya.

Audiensi di mulai dari mendengarkan langsung aspirasi dan tuntuan petugas kesehatan.

Usai mendengarkan tuntutan dan aspirasi petugas kesehatan tersebut, Wabup kemudian menyampaikan panjang lebar situasi saat ini Kabupaten Sintang yang memang sedang mengalami kekurangan tenaga medis dan guru.

Meski kekurangan tenaga kesehatan dan guru, namun Sintang ungkap Wabup, tidak menerima pindah antar kabupaten dan provinsi, saya kunci dan tidak boleh, tegasnya.

Soal mogok kerja saya maklumi supaya kalian dapat sampaikan aspirasi, tapi, saya harap kalian ingat juga dengan sumpah janji profesi yang tidak boleh meninggalkan pasien, kiq, Wabup kemudian.

 Apakah dengan mogok akan membantu menyelesaikan masalah tentu tidak, sambung Askiman.

Saya sudah berdiskusi dengan manajemen RSUD dan adanya masukan dari DPRD, Bahwa kita membuka honorer untuk orang luar magang di RSUD jika belum ada tenaga magang di situ.

Seperti tukang cuci, kasir, pergudangan memang harus ambil di luar.

Sekarang RSUD AM Djoen sudah menjadi badan layanan umum daerah. Pengelolaannya sudah terpisah dengan Dinas Kesehatan, Jadi jika anda mendengar Dinas Kesehatan membuka peluang honor perawat, Tentu beda dengan RSUD AM Djoen Sintang.

Tuntutan diangkat menjadi tenaga kontrak belum bisa kami jawab. Kami harus membahas dengan tim anggaran namun sekarang proses penyusunan anggaran sudah selesai dan sudah tidak mungkin di ganggu lagi karena sistem penyusunan anggaran sudah secara elektronik.

Pengajuan anggaran sudah menggunakan aplikasi SIMRAL.

Tuntutan pembukaan tenaga honor kontrak secara transparan.

Saya akan awasi RSUD AM Djoen. Saya paham kalian yang sudah magang sudah memiliki pengalaman dan kemampuan sehingga layak diutamakan, ujar Wabup.

Namun kami, sambung Wabup, juga harus mendengarkan tuntutan masyarakat luar yang mau mengabdi.

Jangan sampai ada nepotisme dalam pengangkatan honorer di RSUD AM Djoen.

Kami mau diam-diam menerima honor tetapi ada tuntutan supaya di umumkan dan terbuka.

Pembukaan secara internal ini ternyata ada orang luar yang menuntut.

Saya minta manajemen RSUD AM Djoen untuk kompak dan tunduk pada pimpinan di sana. Staf harus tunduk pada pimpinan di sana.

Saya minta pelayanan di RSUD cepat dan tepat, terang Askiman menjawab satu persatu tuntutan peserta aksi mogok pekerja kesehatan daerah itu.

Masih menurut Wabup, Jangan sampai gerakan petugas magang ini diboncengi pihak lain. Tuntutan agar pencabutan SK magang yang dianggap tidak transparan, akan saya cek lagi SK yang mana.

Soal keluhan yang banyak bekerja adalah tenaga magang dan  kontrak, Sementara beban kerja yang ASN kurang. Akan saya  awasi.

Soal tuntutan untuk melakukan tinjau ulang penghargaan atas jasa medis para magang yang kadang dibayar tiga bulan sekali, dapat kami sampaikan bahwa penghitungan jasa medis memang dilakukan tiga bulan sekali.

Tuntutan untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS untuk tenaga magang belum bisa dibantu karena aturannya tidak ada.

Kami tidak memandang sebelah mata terhadap tenaga magang. Kami masih terus mencari format yang baik dan tidak melanggar hukum untuk memperhatikan tenaga magang.

Saat ini belanja pegawai di Pemkab Sintang sudah sangat tinggi, beber Askiman.

Kalau ada keluhan, kalian bisa datang langsung kepada saya. Saya siap bantu. Inilah tugas saya untuk mengawasi kebijakan. Jangan segan-segan untuk mengeluh kepada saya. Hal kecil pun akan saya bantu dan perhatikan, janjinya.

Saya kurang setuju aksi mogok ini karena dampak tidak baik. Saya berharap tidak tidak ada lagi mogok kerja seperti ini.

Saya tidak suka cara ini. Kalian tidak setuju dengan keputusan manajemen RSUD tetapi yang kalian siksa masyarakat yang sakit, keluh Wabup Sintang.

Keluhan soal passing grade yang tinggi juga akan kami sampaikan dan sekarang sudah bergulir wacana ini. Saya sudah sampaikan secara lisan kepada staf BKN yang ngawas di Sintang waktu tes kemarin bahwa Passing grade ini membunuh peluang daerah. Kami akan lakukan audiensi ke Mendagri, tambah Askiman.

Diakhir audiensi, salah satu peserta aksi mogok kerja menegaskan bahwa  131 petugas kesehatan yang magang di RSUD AM Djoen Sintang akan tetap mogok kerja meskipun dengan resiko diberhentikan.

       Mendengar keputusan tegas para peserta aksi mogok kerja, Wakil Bupati Sintang menegaskan tidak bisa memaksakan kehendak, Saya sudah perintahkan Kadis Kesehatan untuk mengatur dan menugaskan petugas kesehatan di Puskesmas dan Pustu untuk membantu pelayanan di RSUD AM Djoen Sintang supaya pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan.

       Meskipun 131 petugas kesehatan yang magang di RSUD AM Djoen Sintang memutuskan PHK, saya masih buka pintu untuk siapa tau ada pribadi yang masih mau magang.

Saya silakan hari ini masuk kerja dan membuat surat pernyataan. Saya tunggu sampai sore ini, deadline Askiman. (Humas/Js)

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan