Yulius : “Program Transmigrasi, Saya Duga Politik.”

 Sintang

Yulius.

Sintang, KRP.Com

Tersiarnya informasi program transmigrasi ke kecamatan Ketungau Hulu Kab Sintang, tak pelak membuat warga perbatasan itu terusik.

Kenapa langsung terusik, Kalau rencana itu benar, kami warga Ketungau akan minta pertanggungjawaban pemerintah 2015 – 2019, kenapa ada rencana program transmigrasi ke Ketungau Hulu tidak kami ketahui masyarakat setempat.

Saya sebut ya…masyarakat Ketungau saat ini susah, itu fakta, karena dampak covid 19, dampak infrastruktur rusak berat, dampak harga karet dan komoditi lainnya murah, eh..malah mikir memasukkan transmigrasi, mestinya rakyat jelata ini dulu diurusi, jangan mengurusi warga daerah lain.

Demikian Yulius (35) warga Ketungau Tengah saat diminta media ini tanggapannya terkait program tersebut, Jumat (6/11) di Sintang.

Saya yakin, warga Ketungau Hulu pasti menolak rencana ini, walapun saya warga Ketungau Tengah, tapi keluarga saya banyak disana.

Bila rencana itu mereka ketahui pasti kami dikabari, saya yakin kami pasti dikabari, baik pak, kami akan krocek keluarga di Ketungau Hulu apakah pernah ada sosialisasi dari pemerintah 2015 – 2019, mengenai program itu, sambungnya.

Yulius kemudian menduga, program transmigrasi yang diusulkan 2017 itu bisa saja politik, apalagi belum disosialisasikan, kalau memperhatikan program itu terlaksana 2020 – 2024, kan persis untuk jabatan 2 periode, namun begitu, masyarakat Ketungau tidak mungkin terima transmigrasi, kami mampu olah lahan kami sendiri, ujarnya.

Untuk diketahui pembaca, program transmigrasi yang tampak sudah terencana itu, program 2020 – 2024, dengan nama proyek Penempatan transmigrasi proyek siprokem 2020 – 2024, akan menempati Luas lahan 27.988.27, Jumla kepala keluarga (KK) : 5.420, Potensi jumlah SKP 4, Potensi SP Baru 4.

Menandakan program ini sudah terencana, dibuktikan dengan surat  surat pemerintah kab Sintang saat itu sudah terkirim kepada antara lain, Surat Usulan Bupati Kabupaten Sintang kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 595/0992/Disnakertrans-B.3/2017 Tanggal 24 Maret 2017

Surat Usulan Bupati Kabupaten Sintang kepada Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 595/0993/Disnakertrans-B.3/2017 Tanggal 24 Maret 2017

Rekomendasi Teknis dari Bappeda Kabupaten Sintang bahwa Kawasan Transmigrasi yang diusulkan telah disinkronkan dengan Tata Ruang Kabupaten Nomor 050/129/III-Bappeda/2017 Tanggal 17 Maret 2017

Rekomendasi Gubernur Provinsi Kalimantan Barat untuk Usulan Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 595.1183.1/NT.PKPT.I/2017 Tanggal 25 Juli 2017. (Js)

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan